CILEGON – Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, untuk mendapatkan SDM yang terbaik dalam sisi kompetensi, integritas dan profesional, seorang Kepala Daerah harus berani melakukan langkah radikal dalam menata birokrasi, terutama di tingkat eselon dua.

Hal itu dikatakan Yuddy, usai dirinya menjadi pembicara dalam diskusi publik dengan mengusung tema ‘Menggugat 15 Tahun Reformasi Birokrasi’ di restoran salah satu hotel di Kota Cilegon, Sabtu (23/1/2016). “Harus ada perombakan radikal, lakukan pelelangan jabatan yang berada dalam koridor aturan yang benar. Supaya anggaran pembangunan itu hasilnya benar-benar berkualitas dan menetes pada out come yang diharapkan,” ujarnya.

Langkah radikal yang dimaksud, kata dia, diharapkan pula dapat menekan potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan praktek KKN di dalam penyelenggaraan program pembangunan daerah. “Kalau itu (lelang jabatan) dilakukan, kualitas pembangunannya pasti bagus,” katanya.

Provinsi Banten, lanjut Yuddy, juga harus dapat meraih kualitas pembangunan baik yang telah dihasilkan melalui lelang jabatan, seperti yang telah dilakukan oleh beberapa daerah lain, seperti DKI Jakarta, Yogyakarta dan Bali. “Sebagai pejabat pembina kepegawaian, saya yakin Rano Karno berani melakukan hal itu (lelang jabatan). Dan birokrat tidak boleh memprotes selama aturan (lelang jabatan) itu benar,” tandasnya. (Devi Krisna)