SERANG – Saat ini Pemprov Banten sudah mulai membahas rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016. Hal tersebut sebelumnya dibenarkan oleh Gubernur Banten Rano Karno saat melakukan safari Ramadan di Kota Tangerang, kemarin.
Hal tersebut pun dibenarkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, Hudaya hari ini, Jumat (24/6). Ditemui di kantornya setelah melakukan pertemuan dengan seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Banten, Hudaya menjelaskan, dalam APBDP Pemprov Banten akan merasionalisasi anggaran hingga Rp 600 miliar.
“Yang harus diingat, dalam anggaran perubahan, bukan pemotongan anggaran, namun rasionalisasi, artinya, anggaran yang disiapkan untuk program-program yang sekira tidak terlalu penting dan berpotensi menjadi Silpa dialihkan untuk keperluan lain yang mendesak,” papar Hudaya.
Hudaya mencontohkan anggaran yang akan dirasionalisasi adalah anggaran untuk kegiatan seperti workshop, bimtek, dan pekerjaan yang selesai dilakukan enam bulan namun hingga saat ini lelangnya belum dilaksanakan dan batal.
“Dari pada berpotensi besar akan menjadi Silpa lebih baik dialihkan untuk sesuatu yang penting, karena kan saat ini Pemprov Banten mempunyai tanggung jawab pembayaran yang harus diselesaikan, misalnya pembanguna MCK, lalu ada juga seperti penambahaan modal untuk akuisisi Bank Banten sekitar Rp 300 miliar, dan untuk KPU,” papar Hudaya.
Sejauh ini , lanjut Hudaya, sudah ada sekira 20 SKPD yang sudah terkena rasionalisasi, dan telah mencapai angka Rp 542 miliar yang akan dirasionalisasi. “PAD di targetkan Rp 5,2 triliun sedangkan belanja daerah secara keseluruhan ditargetkan Rp 8,6 triliun,” ujarnya. (Bayu)












