SERANG – Warga binaan di lembaga pemasyarakat (lapas) dan rumah
tahanan (rutan) tidak lagi mendapat pelayanan kesehatan. Pelayanan ini terhenti
sejak 3 Januari 2014 lalu atau sejak beroperasinya program Kementerian
Kesehatan berupa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS).

Hal ini disampaikan oleh Kepala Kanwil Kemenkum HAM Banten
Danan Purnomo kepada waratwan. “Tidak ada anggaran kesehatan narapidana.
Sejak belakunya program kesehatan nasional (JKN-red) anggaran dialihkan semua.
Pelayanan kesehatan terhenti,” terangnya.

Danan menjelaskan, sejak 3 Januari 2014 tidak ada lagi
pelayanan kesehatan di lapas dan rutan.

Menindaklanjuti kekhawatiran ini, Kepala Kanwil Kemenkum HAM
sudah mendatangi pemerintah daerah untuk memberitahukan kebijakan tersebut.
“Kepala daerah yang kami datangi sudah menyatakan kesediaan membantu
menyediakan fasilitas kesehatan, namun dengan syarat khusus untuk warga binaan
yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP-red) dan KK (Kartu Keluarga-red)
setempat,” paparnya.

Semantara itu, Danan mengkhawatirkan jika dalam satu lapas
atau rutan yang banyak dihuni oleh warga binaan dari luar daerah. “Mereka
yang dari luar tidak mendapat tanggungan pemerintah setempat,” ungkapnya.

Kepala Divisi Lembaga Pemasyarakatan Kanwil Kemenkum HAM Banten
Djoni Priyatno menyatakan keprihatinan yang sama. Selain pelayanan kesehatan
yang terhenti, jatah makan untuk warga binaan di lapas di Banten juga
berkurang. Karena masuk regional tiga, bahan makanan mudah didapat, tiap warga
binaan hanya mendapat jatah Rp8.000 per hari untuk rayon tiga. “Itu di
luar beras. Rp8.000 itu kita belanjakan bahan mentah yang akan dimasak oleh
warga binaan di dalam,” pungkasnya.

Untuk tempat yang jauh dari pasar tradisional atau temnpat
pembelian bahan makanan, pemerintah memberikan jatah Rp25 ribu per hari untuk
rayon satu, dan Rp15 ribu untuk rayon dua. (Wahyudin)