SERANG – Kemampuan pengelolaan keuangan pada tingkat desa
perlu ditingkatkan. Sejak disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, tiap desa akan memperoleh Rp1,4 miliar per tahun yang bersumber dari
APBN.

Asda III Setda Banten M Yanuar mengimbau agar kepala desa
mempersiapkan diri untuk membekali diri dengan kemampuan mengatur keuangan.
“Keterampilan manejemen akuntansi sangat diperlukan. Makanya perlu adanya
bimbingan teknis pengelolaan,” ungkap Yanuar kepada wartawan, usai
memberikan sambutan pelantikan pengurus DPD Asosiasi Perangkat Desa Seluruh
Indonesia (Apdesi) Banten di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Kamis
(27/3/2014).

Yanuar menilai, jika kepala desa tidak memiliki kemampuan pengelolaan
keuangan maka dana terserbut akan nenjadi terkendala pada tahap implementasi
penggunaannnya. “Karena dari anggaran itu, penjabaran penggunaannya belum
ada. Makanya kita juga menunggu peraturan pemerintahnya (PP),” ungkap
Yanuar.

Ketua DPD Apdesi Provinsi Banten terpilih periode 2014-2019
Surtawijaya menginginkan agar setelah adanya PP yang menjabarkan UU tentang Desa
maka ada bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa. “Harus ada
pndampingan juga pengarahan. Perlu adanya bimtek tentang implementasi
undang-undang,” ungkapnya. (WAHYUDIN)