SERANG – Pemprov Banten melakukan pertemuan tertutup dengan beberapa instansi terkait untuk mengantisipasi tidak ada penyimpangan beras untuk keluarga miskin. Acara dihadiri oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan Sigit Suwitarto, Asisten Daerah Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Widodo Hadi, Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Agus M Tauchid, pihak Bulog, Polda Banten serta SKPD terkait di Kabupaten/Kota.

“Beberapa waktu lalu kami diudang Menkokesra. Ada pemaparan Direktur Litbang KPK. Mereka mengkhawatirkan adanya penyimpangan (terkait Raskin-red). Untuk itu kami undang kabupaten/kota, apakah Raskin tadi dapat dikendalikan penyalurannya di masyarakat. Jadi intinya jangan sampai ada penyimpangan,” terang Sekda Banten Muhadi kepada wartawan usai menggelar pertemuan tertutup di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Senin (7/7/2014).

Informasi yang dihimpun, Raskin yang diterima sejumlah masyarakat di Kabupaten Lebak dan Pandeglang merupakan kualitas rendah dan sudah dalam kondisi berkutu. “Saya juga dapat informasinya. Infonya, di SMS ini Lebak dan Pandeglang begitu (Raskin berkutu-red). Makanya kita panggil Bulognya. Pokoknya kalau raskinnya buruk langsung diganti oleh Bulog,” terangnya.

Terkait mengenai pungutan kepada masyarakat ketika mengambil raskin, Muhadi tidak membenarkan pungutan dalam bentuk apa pun. “Pungutan itu salah. Intinya kita ingin mendapatkan kayakinan raskin diterima masyarakat dengan jumlah dan kualitas yang memadai,” ujarnya.

Pemprov Banten, kata Muhadi, telah mengucurkan bantuan sebesar Rp63 miliar untuk delapan kabupaten/kota. “Yang benar masyarakat menebus Rp1.600 per kilogram. Bahkan di Cilegon biaya tebusnya dicover APBD,” pungkasnya. (Wahyudin)