SERANG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, Asep Rahmatullah mengkritik pedas kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang setiap tahun SKPD yang dipimpinnya selalu rendah dalam penyerapan anggaran. Menurutnya, lebih baik mundur dari jabatan tersebut jika merasa tidak mampu.

“Kalau sekelas eselon II sebagai manajer, seharusnya mampu mengatur bawahannya. Kalau tidak mampu menyerap anggaran lebih baik mundur. Kan masih banyak orang yang mau bekerja dan membangun,” kata Asep saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (28/12/2015).

Baca Juga : Pemprov Banten Masih Anggap Prestasi Silpa Rp1,3 T

Asep menambahkan, kepala SKPD ada sebagai pembantu gubernur untuk mencapai target-target pemerintahan harus mampu mengatur Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk merealisasikan anggaran. “Apa bila ada kepala SKPD sebagai pembantu gubernur yang tidak bisa maksimal, lebih baik mundur,” ujarnya.

Kalaupun SKPD tersebut mencapai target gubernur dalam penyerapan anggaran, lanjutnya, Gubernur pun harus memperhatikan esensi dari realisasi anggaran tersebut. “Kalau hanya sekedar menyerap anggaran, namun nilainya tidak ada untuk apa? Itu juga harus diperhatikan,” ujar Asep.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Nuraeni mengemukakan hal serupa. Ia berharap gubernur Banten lebih berani mengevaluasi SKPD. “Tidak ada istilah terlambat untuk bisa mengevaluasi kinerja. Besar juga kalau outputnya tidak sampai atau tidak jelas buat apa?” kata Nuraeni.

Nuraeni melanjutkan, saat ini Rano sudah seharusnya bersikap. Jangan hanya sekedar bicara akan melakukan evaluasi kepada SKPD. “Jangan omong doang. Gubernur mempunyai penilaian tersendiri. Harus bisa melakukan mutasi dan rotasi terhadap bawahannya,” pungkasnya. (Bayu)