SERANG – Kepala Dinas Pertanian dan Perternakan (Distanak) Provinsi Banten, Agus Tauchid angkat bicara terkait rencana peralihan lahan produktif pertanian di Panimbang, Kabupaten Pandeglang menjadi Bandara.
Melalui sambungan telepon seluler, Agus mengatakan, dalam proses pembangunan harus memperhatikan perundang-undangan, dalam hal ini, pemerintah menurut Agus harus melihat Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
RelatedPosts
“Pemerintah pun harus memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan lahan Pangan Berkelanjutan. Setiap pembangunan memang ada konsekuensinya namun tetap tidak boleh menabrak undang undang,” kata Agus saat dihubungi melalui sambungan telepon seluler, Jumat (19/2/2016).
Dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009, Pasal 44, ayat 1, menyebutkan, lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Kemudian pada ayat 2, dalam hal untuk kepentingan umum, lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Pada ayat ketiga, disebutkan , pengalihfungsian dapat dilakukan dengan syarat, dilakukan kajian kelayakan strategis, disusun rencana alihfungsi lahan, dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik, dan disediakan lahan pengganti.
Sementara itu, dalan Perda nomor 5 tahun 2014, disebutkan, adanya peraturan tersebut melihat dari keberadaan luas lahan pertanian di wilayah Provinsi Banten setiap tahunnya mengalami penurunan akibat adanya pembangunan dan usaha alih fungsi sehingga diperlukan adanya upaya pengendalian dalam mempertahankan lahan pertanian.
“Saya kan tidak masuk kedalam tim, tapi perundang-undangan dan perda itu harus diperhatikan sebelum melakukan pembangunan,” ujarnya. (Bayu)
