MENGUSUNG tema percepatan penyerapan anggaran melalui percepatan pengadaan barang/jasa, Pemerintah Kota Cilegon melalui Bagian Pengendalian Program (Dalprog) Setda Kota Cilegon menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Kota Cilegon Semester I Tahun 2016, bertempat di Aula Setda II Kota Cilegon, Rabu, (23/3/2016).
Acara dibuka oleh Asisten II Sekda Kota Cilegon, Tatang Muftadi mewakili Walikota Cilegon dan dihadiri sejumlah pejabat Eselon II, III, IV di lingkungan Pemkot Cilegon.
Dalam rapat koordinasi yang berlangsung selama dua hari ini, akan membahas tujuh materi di antaranya; kebijakan APBD Tahun Anggaran 2016, pengendalian pelaksanaan APBD, sasaran program strategis Tahun Anggaran 2016, strategi penganggaran pembiayaan pembangunan, sistem pengendalian internal pemerintah, pelaporan pelaksanaan kegiatan APBD, serta pembahasan program dan kegiatan SKPD.
Ketua Panitia sekaligus Kabag Dalprog Setda Kota Cilegon, Syafrudin dalam sambutannya mengungkapkan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan koordinasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Tahun Anggaran 2016. “Dan membangun komitmen bersama dalam mengambil langkah-langkah operasional agar pelaksanaan kegiataan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan,” tandasnya.
Sementara itu, Asda II Setda Kota Cilegon Tatang Muftadi menjelaskan, APBD Kota Cilegon tahun 2016 dari jumlah total belanja sebesar Rp1,7 triliun, jumlah total anggaran yang diserap melalui pengadaan barang dan jasa sebesar Rp941 miliar atau sebesar lebih kurang 50 persen dari total belanja APBD Kota Cilegon.
“Penyerapan anggaran selalu menumpuk pada triwulan keempat atau akhir tahun, oleh karena itu saya menekankan kepada seluruh kepala SKPD selaku kuasa pengguna anggaran, agar segera menyusun perencanaan penyerapan anggaran melalui perencanaan pengadaan barang dan jasa, sehingga alokasi anggaran dan cash budget yang telah ditetapkan pada masing-masing SKPD dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dan untuk mengatasi tingkat penyerapan anggaran yang rendah, saya meminta kepada tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran di lingkungan Pemkot Cilegon untuk terus memantau dan melaporkan realisasi anggaran setiap SKPD, karena hal ini berdampak pada kualitas pelayanan masyarakat,” tandasnya. (RB Online)
