JAKARTA – Menpar Arief Yahya mendesak Tim Percepatan 10 Top Destination untuk fokus pada deregulasi dan infrastruktur pariwisata.
“Deregulasi adalah cara paling efektif mentransformasi bangsa ini, karena tantangan utama kita adalah birokrasi,” kata Menpar Arief Yahya.
“Yang kita perlukan adalah strategi untuk melompat dan melakukan percepatan,” lanjutnya.
Deregulasi yang baru saja dilakukan adalah kebijakan bebas visa (BVK) untuk 169 negara, yang mulai berlaku 2 Maret 2016. Kebijakan ini dipastikan akan meningkatkan kunjungan wisatawan dari banyak negara.
Semula, menurut Menpar Arief Yahya, BVK untuk 15 negara. Berikutnya menjadi 45 negara, lalu 90 negara, dan kini 169 negara.
“Kebijakan BVK ini ditaksir akan meningkatkan kunjungan satu juta wisatawan, dengan asumsi devisa 1,2 miliar dolar AS,” kata Menpar Arief Yahya.
Deregulasi lainnya adalah penghapusan Clearance, Approval for Indonesia Territory (CATT) lewat Perpres No 105 tahun 2015 tentang kunjungan Perahu Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia. Diperkirakan akan ada ribuan yacht ke Indonesia, dan asumsi devisa 500 juta dolar AS per tahun.
Deregulasi lainnya memungkin kapal pesiar merapat ke pelabuhan-pelabuhan di Jakarta, Semarang, Sabang, Benoa Bali, dan lainnya.
“Tahun 2014 hanya 400 kapal pesiar yang merapat ke Indonesia. Kini, 1000 kapal pesiar hadir, dan devisa yang diperoleh 300 juta dolar AS,” kata Menpar.
Infrastruktur, menurut Menpar Arief Yahya, juga penting. Tidak boleh ada infrastruktur ke destinasi wisata yang jelak. Misal, jalan sempit dan penuh leher botol.
“Inilah yang harus disusun Tim Percepatan 10 Top Destinasi,” kata Menpar. (Kemenpar RI)
