SERANG – Sekda Pemprov Banten Ranta Soeharta mengungkapkan, kekerasan dalam rumah tangga di Banten pada triwulan pertama cukup memprihatinkan. Begitu pula dengan angka perceraian.

“Tingkat perceraian di Banten juga tinggi, parahnya kejadian tersebut dilakukan mayoritas oleh pegawai negeri sipil (PNS), yang diikuti dengan mapannya tingkat kesejahteraan. Lebih memprihatinkannya lagi para perempuanlah yang menggugat cerai,” jelas Ranta saat membuka peringatan Hari Kartini yang diselenggarakan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Banten, di pendopo gubernur, KP3B, Kota Serang, Kamis (21/4).

Acara tersebut dihadiri Penasihat DWP Provinsi Banten Dewi Indriati Rano Karno, Ketua DWP Provinsi Banten Nani Ranta Soeharta, DWP di instansi Pemprov Banten, ketua DPW kabupaten/kota, dan ketua dan pengurus organisasi wanita di Banten.

Peringatan Hari Kartini, lanjut Ranta, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme bagi para kaum wanita di Indonesia, khususnya di Banten. Di Banten, banyak pemimpin dan pengambil keputusan seorang wanita.
“Kepala SKPD wanita saat ini saja sudah 6 di Pemprov Banten. Kursi (pimpinan) DPRD saat ini dominan diduduki kaum perempuan,” ungkap Ranta.

Pada kesempatan itu, Penasihat DWP Provinsi Banten Dewi Indriati Rano Karno mengungkapkan, banyak faktor yang memengaruhi kekerasan dalam rumah tangga. “Kesetaraan gender yang melampauin batas mengakibatkan para wanita lupa akan kodratnya sebagai istri dan ibu yang bertugas mengurusi rumah tangga. Saat ini yang terjadi, perempuan malah mengutamakan karier, yang menurutnya merupakan wujud emansipasi mereka,” kata Dewi.

Peringatan Hari Kartini oleh DWP Provinsi Banten diisi dengan seminar bertema Peranan Ibu dalam memutus Mata Rantai Kekerasan terhadap Anak dengan narasumber Arist Merdeka Sirait, Ketua Komnas Perlindungan Anak. (Wirda)