BANDUNG – Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Banten, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat (Jabar) di Bandung, Jumat (3/6). Kunjungan kerja Komisi I tersebut dalam rangka koordinasi antara Kanwil BPN dengan Pemerintah Provinsi Jabar terkait penangananan pembebasan lahan untuk proyek strategis pemerintah pusat.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten, Zaid Elhabib mengatakan, jumlah proyek strategis pemerintah pusat yang dikerjakan di daerah tidak sedikit, baik pembangunan infrastruktur jalan, bendungan, perumahan, pertanian, maupun yang lain. “Karena itu tujuan kunjungan kerja Komisi I ini, ingin mengetahui koordinasi yang dilakukan Kanwil BPN dengan Pemerintah Provinsi Jabar terkait pembebasan lahan untuk proyek strategis pemerintah pusat,” kata Zaid.
Menanggapi hal itu, Kabid Hak Tanah dan Pendataan Tanah (HTPT) Kanwil BPN Provinsi Jabar, Atep Ganjar Muslihat mengatakan, hubungan Kanwil BPN dengan Pemerintah Provinsi Jabar bisa dibilang cukup dekat, sehingga koordinasi yang dilakukan Kanwil BPN dengan Pemerintah Provinsi Jabar terjalin dengan baik. “Banyak hal yang dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Jabar, baik mengenai tanah maupun yang lain. Begitu juga dengan pembebasan lahan untuk proyek stategis pemerintah pusat di wilayah Jabar,” kata Atep.
Selain itu, lanjutnya, Kanwil BPN melakukan memorandum of understanding (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Jabar untuk membantu mensertifikatkan aset-aset Pemerintah Provinsi Jabar. Termasuk dalam pengadaan dan penetapan lokasi tanah. “Kanwil BPN juga menerima bantuan 32 unit kendaraan dinas dari Pemerintah Provinsi Jabar. Kendaraan dinas ini difungsikan sebagai operasional Kanwil BPN dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya,” ujarnya.
Setelah mendengarkan penjelasan dari Atep, Zaid menyambut baik dan mengaku akan menindaklanjuti dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. “Kami ucapkan terima kasih atas penerimaan kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Banten ini,” ucapnya.
Selanjutnya Komisi I melanjutkan kunjungan kerja ke Kantor Radio Republik Indonesia (RRI) di Bandung. Kunjungan kerja ke RRI tersebut dalam rangka kerjasama media informasi dengan Pemerintah Provinsi Jabar. “RRI di Provinsi Banten sudah sejak lama melakukan siaran, tapi kami ingin tahu pola kerjasama yang dilakukan RRI Bandung dengan Pemerintah Provinsi Jabar, terutama dalam menayangkan siaran program-program Pemerintah Provinsi Jabar,” kata Zaid.
Pelaksana Tugas (Plt) RRI Bandung, Apral Miswirawan mengatakan, untuk menyiarkan pemberitaan pemerintahan, khususnya kegiatan DPRD di RRI Bandung terangkum di berita parlementaria yang disiarkan setiap hari Sabtu. “Program siarannya menginformasikan kegiatan Pemerintah Provini Jabar dan DPRD dari hari Senin-Jumat, sedangkan untuk rapat paripurna disiarkan langsung oleh RRI Bandung. Namun untuk kegiatan paripurna DPRD Kabupaten/Kota tidak tercakup jaringannya,” terangnya menutup pembicaraan. (Humas DPRD Provinsi Banten/ADVERTORIAL/Bayu)
