SERANG – Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi unjuk rasa di dua tempat yang berbeda yaitu Kantor KPU dan Bawaslu Provinsi Banten, Kamis (4/8). Mereka menuntut penyelenggara Pilgub Banten 2017 bekerja secara profesional. Misi pilkada berintegritas jangan cuma jadi slogan belaka.
Selain itu, dalam orasinya mahasiswa mencium aroma tidak sedap dalam proses rekrutmen penyelenggara pemilu, mulai tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panwas Kecamatan. Seperti titipan dan praktik yang tidak menunjukkan nilai-nilai integritas. “Kalau proses rekrutmennya saja tidak berintegritas, bagaimana Pilgub Banten ini bisa terwujud Integritas,” ungkap Yusuf, salah seorang mahasiswa saat berorasi.
Gilang Erdi Permana, mahasiswa lainnya, mengungkapkan, KPU dan Bawaslu merupakan dua lembaga yang diamanatkan untuk melaksanakan dan mengawal proses demokrasi, tentu menjadi bagian utama dalam mengantarkan kata integritas pada tataran konsep dan praktis. “Bila kedua lembaga ini tidak mampu menjaga integritasnya, maka kami meyakini proses demokrasi di Banten tidak lebih hanya sebagai agenda memeras uang masyarakat,” katanya.
Gilang mengatakan, KPU dan Bawaslu harus mengevaluasi proses seleksi penyelenggara di tingkat kecamatan, desa/kelurahan karena masih dikategorikan jauh dari nilai-nilai menuju pilkada berintegritas.
“Penguatan kelembagaan Bawaslu, yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, bila dilihat dari prosesnya, kami menilai tidak akan mampu berbuat banyak, karena kami meyakini proses tidak akan berkhianat pada hasil,” kata Gilang.
Pantauan Radar Banten Online, aksi mahasiswa tersebut mendapatkan pengawalan dari pihak kepolisian. Setelah aksi di Kantor KPU, mahasiswa melanjutkan aksinya di depan kantor Bawaslu Provinsi Banten. (Fauzan Dardiri)
