PANDEGLANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang mencatat ada 29 ribu lebih warga Pandeglang yang bisa kehilangan hak pilih pada Pilgub Banten 2017. Mereka belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el).
Jumlah warga yang belum memiliki KTP-el itu, menurut Ketua KPU Kabupaten Pandeglang Ahmad Sujai, diketahui dari hasil rapat pleno rekapitulasi data faktual oleh KPU Kabupaten Pandeglang beberapa waktu lalu. “Yang dinyatakan tidak memiliki KTP-el atau tidak ada di database ada 29.635 warga,” tegasnya, Rabu (7/12).
RelatedPosts
Jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang ada 1,2 juta jiwa. Dari jumlah itu, yang memiliki hak suara pada Pilgub Banten 2017 ada 90 persen lebih yang sudah memiliki KTP-el dan telah masuk database KPU Kabupaten Pandeglang.
“Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 920.320, terdiri dari laki-laki 467.423 dan perempuan 452.897. Itu yang sudah ditetapkan. Nanti, tanggal 8, juga akan ada penetapan DPT di tingkat provinsi,” kata Sujai.
KPU Kabupaten Pandeglang, lanjut Sujai, akan terus berupaya agar puluhan ribu warga tersebut bisa berpartisipasi dalam Pilgub Banten. “Kaitan dengan persoalan warga yang belum terdaftar, nanti, ada ruang publikasi. Bagi yang belum terdaftar, masih ada ruang. Jadi, tidak serta-merta kehilangan hak konstitusionalnya,” jelas Sujai.
Warga yang sudah memiliki hak suara dan belum memiliki KTP-el tetap bisa menggunakan hak pilihnya. Dengan catatan, membawa surat rekomendasi atau keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pandeglang ketika datang ke tempat pemungutan suara (TPS).
“Sesuai ketentuan yang ada, warga bisa langsung datang ke TPS dengan catatan membawa surat pengantar dari Disdukcapil,” ujarnya.
Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pandeglang Nana Subana menambahkan, pihaknya akan terus mengawasi proses pemilihan Gubernur Banten. “Kita juga pegang data warga yang belum bisa memberikan hak suaranya. Jadi, kalau ada oknum yang mau bermain, bisa kita ketahui,” tandasnya.
Soal kemungkinan surat keterangan dari Disdukcapil dipalsukan, Nana yakin tidak akan terjadi. Panwaslu telah berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai hal itu.
“Surat keterangan dari Disdukcapil memang digunakan sebagai pengantar bagi warga yang tidak memiliki KTP-el untuk memberikan suaranya. Kalau untuk dimanfaatkan, saya jamin, hal itu tidak akan terjadi. Panwaslu akan meminta data dan menyinkronkannya,” jelas Nana. (Adib/Radar Banten )
