SERANG – Komisi Informasi Pusat (KIP) menilai munculnya fenomena hoax di masyarakat merupakan akibat dari masih buruknya lembaga-lembaga negara dalam menyediakan dan menyampaikan informasi kepada publik.
Komisioner Komisi Informasi Pusat Yhannu Setyawan melalui siaran persnya mengungkapkan, tidak jarang informasi yang disediakan dan disampaikan oleh suatu lembaga negara tidak akurat, tidak benar, bahkan cenderung menyesatkan, sehingga pemerintah malah seolah menjadi sumber hoax itu sendiri.
Yhanu menjelaskan, jangan sampai pimpinan negara, apalagi Presiden, menerima informasi yang tidak akurat, tidak benar, dan tidak update yang disediakan oleh para pembantunya. Akibatnya bisa fatal, kebijakan yang diambil oleh presiden dapat menjadi boomerang yang kemudian berpotensi menjatuhkan wibawa pemerintah.
Karena itu menurutnya untuk mengurangi dampak dari hoax, tim pengelola informasi dan dokumentasi dengan juru bicara dari setiap lembaga negara wajib sinkron dan juga pro aktif untuk mengisi berbagai saluran komunikasi yang akrab digunakan oleh masyarakat. Hal tersebut penting agar semua lembaga menggunakan data yang akurat, benar, aktual dan satu suara dalam menyampaikan informasi atau menanggapi setiap fenomena yang ada.
“Semua informasi yang dikuasai oleh pemerintah, sepanjang itu tidak dikecualikan, harus disampaikan kepada publik sejelas-jelasnya, sebab itu adalah bagian dari keterbukaan informasi atau lebih dikenal dengan istilah transparansi” kata Yhannu, Senin (9/1).
Selain itu, lanjutnya, rencana pembentukan Badan Cyber Nasional sangat dimaklumi oleh Komisi Informasi Pusat. Namun yang perlu menjadi catatan penting adalah, jangan sampai badan tersebut justru dimanfaatkan pihak tertentu untuk mengkriminalisasi masyarakat yang ingin menyampaikan kritikan dan gagasannya kepada pemerintah. “Perlu dipastikan badan tersebut tidak melemahkan demokrasi dan daya kritis masyarakat,” tegasnya. (Bayu)
