SERANG – Bupati Ratu Tatu Chasanah meminta seluruh sekolah di Kabupaten Serang tidak melakukan pungutan liar (pungli) kepada para orangtua siswa. Namun jika ada partisipasi orangtua siswa, harus mengikuti payung hukum yang akan dibuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang.
Tatu mengaku, masih sepakat dengan pelibatan partisipasi orangtua untuk mendukung program pendidikan di sekolah. Menurutnya, partisipasi orangtua masih menjadi bagian kekuatan dari pendidikan. “Yang mampu tidak ada salahnya berpartisipasi, subsidi silang terhadap masyarakat yang tidak mampu,” kata Tatu kepada wartawan, kemarin.
Namun, Tatu menekankan kepada pihak sekolah agar tidak membuat kebijakan yang bisa membahayakan diri sendiri karena sudah ada Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Untuk itu, Tatu berencana memperkuat aturan yang melibatkan biaya partisipasi orangtua siswa untuk kegiatan pendidikan. “Payung hukumnya kita coba perkuat, tata caranya juga. Terutama, keterbukaan atau transparansi itu wajib dan tidak ada unsur pemaksaan,” pintanya.
Tatu berharap, masyarakat yang awam kaitan partisipasi orangtua siswa untuk kegiatan pada dunia pendidikan bisa diberikan pemahaman. Menurut Tatu, masyarakat diperbolehkan masuk secara detail untuk mencari informasi ke sekolah. “Tapi, kalau ada niat baik untuk dunia pendidikan, jangan dicari masalahnya. Karena berdampak, mereka (pihak sekolah) jadi stagnan, enggak mau berbuat apa-apa,” terangnya.
Tatu mencontohkan peristiwa di salah satu wilayah, tidak ada satu pun guru yang berani melaksanakan kegiatan ekstrakulikuler (ekskul). Mereka enggan menampung kegiatan yang melibatkan biaya partisipasi orangtua siswa karena khawatir dianggap pungli. Sementara, kegiatan ekskul biasanya diambil dari anggaran siswa, iuran para orangtua. “Ini merugikan. Karena mendidik anak itu tidak hanya dari akademisi, tapi melalui ekskulnya juga seperti kegiatan seni budaya, olahraga, dan lain-lain sehingga kemampuan siswa bisa diasah,” jelasnya.
Menurut Tatu, dengan ada Saber Pungli, menimbulkan banyak kekhawatiran dari kepala sekolah. Lantaran itu, Tatu berkewajiban memberikan payung hukum kepada pihak sekolah. “Payung hukum ini untuk menjamin mereka (pihak sekolah) dan tentunya mengawasi mereka,” tandasnya
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Serang Asep Nugrahajaya mengaku, terus melakukan konsolidasi dengan jajaran dinas, kepala UPTD pendidikan, pengawas, penilik, sampai ke guru dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Serang. “Ini menjadi program 100 hari kami. Di awal tahun, saya berupaya mengondisikan komunikasi terbuka, dari kadis, kepala sekolah, guru, sampai ke yang lebih tinggi yaitu pimpinan daerah. Seperti bupati, wakil bupati, atau sekda,” kata mantan Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tersebut.
Menurutnya, Dindikbud memangku dua urusan wajib, meliputi urusan pendidikan pelayanan dasar dan urusan kebudayaan. “Dua-duanya wajib, di nasional menjadi bagian penting yang harus dilaksanakan di sekolah,” pungkasnya. (Nizar S/Radar Banten)
