SERANG – Belasan ribu perusahaan di Provinsi Banten belum memenuhi standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten Al Hamidi di Hotel Ratu Bidakara setelah pemberian penghargaan zero accident kepada perusahaan di Banten, Kamis (23/2).

Al Hamidi menjelaskan, dari total 13.854 perusahaan yang ada di Banten, hanya 116 perusahaan yang dinilai sebagai perusahaan yang sudah memenuhi standar K3. “Perusahaan harus mengikuti standar yang ditentukan. Kita lakukan pembinaan terus menerus. Selama tidak standar K3, tidak akan dapat penghargaan, dan ini penilaiannya objektif, tidak ada kolusi,” ujarnya.

Menurut Al Hamidi, standar K3 harus dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisir bahkan menghindari terjadinya kecelakaan kerja. “Faktor terjadinya kecelakaan kerja terjadi karena kelalaian atau human error, dan perusahaan tersebut belum menerapkan K3 nya seperti alat tanpa lesensi. Standar kita buat untuk memastikan alat tersebut aman,” katanya.

Sementara itu, Asisten Daerah II Pemprov Banten, Ino S Rawita mengatakan, pekerjaan layak tidak hanya kebutuhan ekonomi, tetapi memenuhi syarat-syarat kebutuhan manusiawi.

“Seperti dari aspek sosial, politik, mental moral dan kesehatan. Makanya pemprov mendorong K3, sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, karena ini bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) berdasarkan nilai-nilai keadilan dan keterbukaan,” ujarnya. (Bayu)