SERANG – DPD Partai Golkar Provinsi Banten angkat bicara terkait munculnya tuduhan kecurangan yang dilakukan oleh tim pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten nomor urut satu Wahidin Halim dan Andika Hazrumy.
Wakil Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Banten Fitron Nur Ikhsan mengatakan, pihaknya menilai tuduhan dan demonstrasi yang dilakukan hari ini di Kota Tangerang merupakan bentuk pelampiasan kekecewaan dari kubu paslon yang akan kalah.
“Kita kan memiliki waktu berbulan bulan untuk kampanye. Tahapnnya sama, aturannya sama, wasitnya sama, batasannya sama, kesempatannya sama besar. Kalau kita akhirnya lebih unggul itu karena kita dapat memanfaatkan waktu kampanye secara lebih efektif. Sekarang sudah ada hasil, ibarat main bulu tangkis, lalu kalau kita kalah jangan salahin lapangan atau raket. Kita harus sportif. Kita justru dari awal merasa tidak setara, mereka kan incumbent semua infrastruktur untuk melakukan kecurangan kan ada di mereka. Mereka petahana,” papar Fitron melalui press release yang diterima Radar Banten Online, Kamis (23/2).
Fitron menilai, teriakan lawan dengan berupa tuduhan-tuduhan kecurangan seperti melawan kehendak rakyat. Rakyat sudah memutuskan dan hasil pilihan rakyat mayoritas memilih pasangan Wahidin dan Andika Hazrumy.
Sejak awal, lanjut Fitron, Golkar menyatakan komitmen dengan tahapan berjenjang. Secara internal partai beringin tersebut berpegang pada C1 hitung manual di TPS.
“Kami intruksikan kepada semua saksi untuk tidak berpegang pada quick count atau real count. Karena itu hanya proses elektronik untuk mengobati rasa ingin tahu dengan cepat. Meskipun hasilnya tidak akan berbeda secara subtansi, tapi itu bukan tahapan resmi. Rekapitulasi berjenjang itulah yang penting harus di kawal,” ujarnya.
“Kita tidak boleh mengklaim atau bahkan meyangkal apapun diluar tahapan rekapitulasi berjenjang. Saksi kita kuat, C1 sudah lengkap di tangan itulah pegangan kita. Kami mengajak ikuti peoses rekapitulasi dengan baik, jika ada perbedaan data jangan khawatir, setiap tahapan kan ada formny seperti C1 dan form DA, bisa di konfirmasi secar terbuka di rapat pleno setiap tingkatan,” tambahnya. (Bayu)
