TANGERANG – Tim pemenangan calon gubernur Rano Karno-Embay Mulya Syarief mendesak pemungutan suara ulang (PSU) Pilgub Banten di semua kecamatan di Kota Tangerang. Mereka menduga pelaksanaan pilgub di kota berjuluk akhlakul karimah itu penuh kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
Mereka mengaku memiliki setumpuk bukti kecurangan baik yang dilakukan oleh pihak lawan politik mereka maupun pihak penyelenggara. Ketua Tim Pemenangan Rano-Embay, Ahmad Basarah, mengatakan, pemungutan suara di Kota Tangerang banyak terjadi pelanggaran baik administratif maupun pidana. “Terjadi anomali pelaksanaan pemilukada yang kami temukan tahap demi tahap, jengkal demi jengkal, telah kami kumpulkan dan sebagian telah kami laporkan. Dimana temuan-temuan tersebut sejatinya telah melanggar asas pemilu,” kata Ahmad Basarah dalam konferensi pers di Media Center Pemenangan Rano-Embay di Jalan Pulau Dewa III, Kelapa Indah, Modernland, Kota Tangerang, Rabu (22/2).
RelatedPosts
Hadir dalam kesempatan itu Ketua Tim Pemenangan Internal PDIP Mayjend (Pur) TB Hasanudin, Ketua DPW PPP Banten Agus Setiawan, Sekretaris DPD NasDem Banten Aries Halawany, Ketua Tim Advokasi Rano-Embay Siera Prayuna, serta saksi-saksi dari sejumlah kecamatan di Kota Tangerang.
Menurut Basarah, permintaan PSU oleh tim pemenangan Rano-Embay didasari oleh bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh tim kuasa hukum mereka. Basarah mengaku sudah berkoordinasi dengan Bawaslu RI, KPU RI, Kapolri, Jaksa Agung, dan pimpinan KPK untuk memerhatikan dan memonitor seluruh dinamika yang terjadi di Provinsi Banten, khususnya di Kota Tangerang. “Dari data-data, bukti-bukti dan fakta-fakta yang telah kami kumpulkan maka kami meminta untuk dilakukan PSU di seluruh Kota Tangerang,” bebernya.
Sementara Siera Prayuna mengatakan, telah melaporkan 18 laporan yang telah disampaikan ke Panwaslu Kota Tangerang dan Bawaslu Banten atas dugaan kecurangan yang terjadi selama Pilkada Banten. Ia menyebut, sejumlah pelanggaran itu seperti membuka kotak suara secara ilegal yang diduga dilakukan oleh petugas PPS. Bahkan, Siera menghadirkan salah satu saksi yang melihat pembongkaran kotak suara secara ilegal di Kecamatan Tangerang. “Itu sudah kami laporkan ke Panwaslu,” kata Siera.
Temuan lain, terdapat pemilih yang mencoblos menggunakan surat keterangan (suket) palsu yang tersebar di TPS-TPS secara masif. Selain itu, kata dia, ditemukan pula form C-1 palsu yang tersebar hampir di 13 kecamatan yang ada di Kota Tangerang. Pihaknya juga menemukan surat suara palsu yang digunakan untuk mencoblos. “Ada juga surat suara tambahan yang jumlahnya melebihi DPT (daftar pemilih tetap) yakni 2,5 persen. Yang kami temukan jumlahnya bisa melebihi 100 persen. Ini ada penambahan luar biasa,” tukasnya.
Siera menyayangkan kinerja Panwaslu Kota Tangerang dalam menyikapi laporan-laporan yang diajukan timnya. Sebab, terdapat saksi-saksi yang belum diperiksa Panwaslu. “Sampai saat ini ada lima saksi kami yang belum diperiksa,” bebernya.
Dari berbagai pelanggaran itu maka pihaknya mendesak Panwaslu untuk mengeluarkan rekomendasi PSU di setiap TPS. “Karena kami tentu melaporkan melalui suatu analisis yang baik dengan mendengarkan dan saksi-saksi yang baik,” tandasnya.
Terpisah, Ketua Panwaslu Kota Tangerang Agus Muslim mengatakan, menyikapi secara serius dan profesional setiap laporan yang masuk. Ia memastikan hingga saat ini semua laporan dari tim Rano-Embay masih diproses hingga nanti diplenokan. “Kami menghargai apa pun penilaian tentang kami. Yang pasti kami saat ini terus memproses laporan-laporan yang masuk dan memanggil saksi-saksi yang melihat secara profesional. Jadi tidak ada laporan yang kami abaikan atau kami diamkan, karena itu jelas melanggar kode etik kami, dan juga melanggar aturan,” ujarnya melalui sambungan telepon. (Hendra S/Radar Banten)
