SERANG – Jelang penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Banten Tahun Anggaran 2016, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten menyoroti pendataan dan pengelolaan aset daerah.

Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi Nasdem Aris Halawani mengungkapkan, aset kerap menjadi masalah yang ditemukan dalam LHP BPK setiap tahunnya.

“Saya minta kepada Kepala Biro Aset untuk melakukan pembenahan, jemput bola ke BPN (Badan Pertanahan Nasional), soal kendala, kendalanya apa? Selesaikan, apalagi sekarang ada tukin, tunjangan kinerja, apa fungsinya tukin jika enggak ada progres kerjanya,” ujar Aris, Selasa (14/3).

Salah satu aset yang selalu menjadi sorotan BPK yaitu Situ Cipondoh. Pada LHP BPK tahun lalu, aset warisan Jawa Barat tersebut masuk ke dalam salah satu rekomendasi BPK. “Saya tahu masalah (situ) Cipondoh, sejak diserahkan ke Provinsi Banten, itu tidak dilanjuti malah ada temuan diolah oleh pihak ketiga, jika diolah pihak ketiga harus atas persetujuan DPRD,” katanya.

Sebagai legislatif, menurut Aris, DPRD telah menyampaikan kepada Pemprov Banten agar bergerak cepat dalam menyelesaikan seluruh persoalan-persoalan aset di Pemprov Banten.

Untuk diketahui, BPK saat ini tengah melakukan pemeriksaan terhadap LKPD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016. Hasil pemeriksaan tersebut diperkirakan akan diserahkan oleh BPK beserta rekomendasinya pada April mendatang.

Pada tahun lalu, LHP BPK Perwakilan Banten memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD Banten TA 2015. Tahun ini Pemprov Banten menargetkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD TA 2016. (Bayu)