PALANGKA RAYA – Rumor pemindahan ibu kota pemerintahan dari Jakarta ke Palangka Raya semakin santer terdengar.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sudah terang-terangan siap menerima kehormatan itu.
Namun, pemindahan ibu kota tentu memiliki sisi plus dan minus.
Akademisi Norsani Darlan mengatakan, dampak sosial yang positif dan negatif akan muncul jika wacana itu menjadi kenyataan.
“Saya kira positifnya sangat diuntungkan karena dipindahkan dengan jumlah penduduk belum padat dan lapangan kerja dapat terpenuhi,” jelas Norsani sebagaimana dilansir Kalteng Pos, Rabu (21/3).
Dia menambahkan, sumber daya manusia (SDM) harus dipersiapkan sehingga masyarakat lokal tak terpinggirkan.
“Pemerintah harus memberikan penyuluhan sejak dini agar masyarakat memiliki pendidikan yang baik minimal SMA sederajat ke atas dan bisa menghadapi kemajuan nantinya,” imbuh Norsani.
Menurut Norsani, pemerintah daerah harus memberikan keterampilan nonformal kepada masyarakat.
Selain itu, kemampuan pegawai negeri sipil (PNS) harus ditingkatkan karena persaingan semakin ketat.
“SDM pegawai juga harus ditingkatkan karena masalah sarana prasarana pastinya akan cepat berkembang,” pungkasnya.
Sementara itu, praktisi hukum Hendry S Dalim menilai, penegakan hukum harus makin baik jika ibu kota dipindah ke Palangka Raya.
“Kemajuan daerah biasanya diimbangi dengan naiknya angka kriminalitas. Jadi ini juga wajib diperhatikan kalau memang jadi dipindahkan,” jelas Hendry. (alh/JPNN)
