Setidaknya butuh minimal Rp. 500 triliun untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Jumlah tersebut lebih besar dibanding uang yang dikeluarkan Grup Lippo sebesar Rp. 276 triliun untuk membangun kota baru Meikarta di sekitar Karawang.
“Kalau di Kalimantan, pasti lebih mahal. Minimal Rp 500 triliun, perkiraan saya,” ujar Pakar Ekonomi Makro Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetiantono kepada JawaPos.com, Minggu (9/7).
Menurut dia, uang tersebut lebih baik dipakai untuk membangun infrastruktur di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan ketimbang hanya dialokasikan khusus untuk membangun ibu kota baru. “Ini juga lebih cepat memeratakan pembangunan. Bakal lebih efektif, menurut saya,” sebut dia.
Memang, wacana pemindahan ibu kota dinilainya bagus. Akan tetapi, lebih baik Presiden Joko Widodo saat ini fokus dengan program kerja kabinetnya, yakni dengan mendorong pembangunan infrastruktur. Anggaran pemerintah untuk itu mencapai Rp. 300 triliun.
Tentu itu jumlah yang besar, tapi tetap belum cukup. Dia menuturkan, idealnya belanja infrastruktur untuk negara emerging market seperti Indonesia adalah 5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Atau artinya sekitar Rp. 600-650 triliun.
“Nah, apa jadinya kalau belanja infrastruktur tersebut masih harus dibebani biaya membangun ibu kota baru. Sebaiknya kita fokus dulu untuk membangun infrastruktur,” jelas Tony.
Dia melihat terjadi konflik target. Dimana di satu pihak Jokowi ingin ngebut untuk mengejar ketertiggalan infrastruktur. Di sisi lain ada keinginan untuk memindah ibu kota yang pasti akan memakan banyak ongkos.
“Kedua kepentingan bertabrakan, terjadi konflik. Saran saya, sebaiknya pemerintah fokus saja dengann pembangunan infrastruktur, itu sudah benar. Jangan lalu pecah fokus,” tegasnya.
Memang sudah ada beberapa contoh negara yang memindahkan ibu kota atau memisahkan antara pusat pemerintahan dengan pusat bisnis. Seperti Australia yang membuat ibu kota baru di Canberra.
Namun bedanya, negara tersebut penduduknya sedikit, sekitar 20 juta orang. Negaranya pun cuma satu daratan. Jadi lebih mudah mengelolanya dibandingkan Indonesia, dan pasti ongkosnya lebih murah.
Lagipula kata Tony, jika menteri-menteri kantornya di Kalimantan, mereka tetap saja akan sering ke Jawa. Sebab pusat ekonomi dan penduduk ada di Jawa.
“Kalau Canberra kan letaknya di antara Sydney dan Melbourne, jadi relatif tidak masalah. By the way, PM Australia juga banyak tinggal di Sydney,” pungkas pria yang pernah tinggal selama empat tahun di Canberra itu. (dna/JPG)
