RANGKASBITUNG – Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Lebak mengapresiasi kinerja pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Iti Octavia Jayabaya yang berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dua kali dari Badan Pemeriksa Keuangan. Mereka berharap prestasi membanggakan tersebut dapat dipertahankan.
Wakil Ketua DPRD Lebak Mas Yogi Rochmat menyatakan, hasil kerja keras organisasi perangkat daerah (OPD) di Lebak khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lebak harus diapresiasi. Mereka bekerja siang malam untuk memberikan pemahaman tentang tata cara pengelolaan keuangan daerah. Karenanya, laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2016 bisa kembali mendapatkan predikat opini WTP dari BPK RI Perwakilan Banten.
“Saya bersyukur prestasi yang diraih Pemkab Lebak dapat dipertahankan. Ini tentu saja bukan hanya kerja Bupati, tapi kerja kita semua dan dukungan masyarakat Lebak,” kata Yogi kepada Radar Banten, kemarin.
Politikus Partai Golkar ini berharap, pemerintah daerah tidak terlena dengan keberhasilan meraih opini WTP dua tahun berturut-turut. Bupati dan jajarannya, harus terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Jangan sampai tahun depan LKPD Lebak justru menurun dan akhirnya Pemkab Lebak mendapatkan predikat wajar dengan pengecualian (WDP).
“Keberhasilan yang telah dicapai harus dijadikan motivasi untuk berbuat lebih baik lagi. Saya yakin sekarang dan seterusnya LKPD Lebak akan meraih WTP,” ujarnya.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Lebak Zaenal Faozi mengatakan, raihan WTP dua tahun berturut-turut menjadi prestasi yang membanggakan bagi Lebak. Berarti, pengelolaan keuangan di Lebak tidak kalah dengan kabupaten kota lain di wilayah Banten. Walaupun, Lebak masih berstatus sebagai daerah miskin dan tertinggal.
“Selama ini, Dewan selalu mendukung pemerintah daerah dalam membuat laporan keuangan yang baik dan benar. Jika terjadi kekeliruan, dewan akan mengingatkan OPD yang ada,” katanya.
Anggota Fraksi Demokrat DPRD Lebak Ucuy Masyhuri menyatakan, Bupati Iti Octavia Jayabaya punya komitmen dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Karena itu, dua tahun terakhir mantan anggota DPR RI tersebut mampu memimpin jajarannya untuk meraih opini WTP dari BPK RI. Prestasi tersebut sebelumnya belum pernah diraih oleh Pemkab Lebak.
“Pengelolaan keuangan dan aset daerah di Bumi Multatuli sudah cukup baik dan diakui BPK RI. Sekarang tugas kita semua mempertahankannya. Kita harus berikhtiar agar Lebak cepat keluar dari predikat daerah miskin dan tertinggal,” kata mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini. (Mastur/RBG)
