SERANG – Sebanyak delapan orang mengajukan 181 sengketa informasi ke Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten. Permohonan sengketa informasi tersebut dilakukan sejak awal tahun hingga Juli 2017.
Ketua Divisi Advokasi Sosialisasi dan Edukasi (ASE) KI Banten, Ade Jahran mengungkapkan, banyak pemohon yang mengajukan lebih dari satu sengketa informasi, bahkan beberapa diantarnya mengajukan puluhan sengketa informasi.
Adapun rinciannya, yaitu Ojat Sudrajat (82 sengketa), NGO Topan AD (39 sengketa), Tb Delly Suhendar (25 sengketa), Tb Azhi Adha Oktayana (21 sengketa), Hendra Parade Martin (9 sengketa), Yusman Nur (3 sengketa), AA Solihin (1 sengketa), dan YLPKP Kota Tangerang (1 sengketa).
Ade mengatakan, dalam Perki No.1/2013 memang memungkinkan KI menghentikan sengketa jika dinilai pemohon tidak sungguh-sungguh dan permohonan tidak relevan.
“Beberapa sudah ada kok yang dihentikan. Walaupun akhirnya pada beberapa kasus KI di-PTUN-kan, tapi KI menang. Ada juga yang sengketanya dihentikan kemudian pemohon tidak melakukan upaya lebih lanjut,” ujar Ade, Senin (31/7).
Menurutnya, KI berupaya untuk independen dalam menangani sebuah sengketa informasi. Ia juga tidak ingin lembaga KI dijadikan sebagai “tameng” pemohon informasi yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu.
“Dan fokus KI juga bukan hanya soal sidang, akan tetapi juga terus berupaya mendorong badan publik lebih transparan dengan cara melakukan advokasi yang baik,” tuturnya. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)
