CIPUTAT – Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangsel mencatat dari 200 Bank Sampah, hanya 50 persen saja yang sampai saat ini beroperasi. Padahal bank sampah merupakan satu program yang diharapkan bisa memajukan perekonomian daerah Kota Tangsel.
Kepala Bidang Persampahan DLH Kota Tangsel Yepi Suherman mengatakan, sejak tahun 2013 hanya ada sekitar seratus bank sampah yang aktif. Artinya hanya tinggal separuh Bank Sampah yang dibuat aktif sampai saat ini.
Padahal dari bank sampah ini akan ada banyak elemen yang diuntungkan. Baik dari pengurus yang menerima intensif sampai masyarakat yang akan merasakan kebersihan serta tabungan daerah akan meningkat.
”Lewat bank sampah ini pengelolaan sampah menjadi lebih baik lagi. Barang bisa didaur ulang hingga menjadi sesuatu yang bermanfaat. Sehingga punya daya jual,” katanya, saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin.
Dia menambahkan, dari 100 Bank Sampah yang aktif saja aset tabungan yang dimiliki mencapai Rp1,7 miliar. Artinya jika seluruh Bank Sampah beroperasi, tidak menutup kemungkinan jumlah aset tabungan dapat lebih besar.
”Kita sedang berupaya untuk mengaktifkan bank sampah yang vakum. Apalagi, tahun 2018 itu target Kota Tangsel dapat piala Adipura. Makanya kita harus berusaha,” kata Yepi.
Sementara itu Walikota Airin Rachmi Diany mengatakan, target Kota Tangsel meraih Adipura pada tahun 2018 nanti. Agar hal itu tercapai, DLH diminta mengoptimalkan peran bank sampah.
Menurutnya, kegagalan dalam meraih Adipura menjadi bahan evaluasi dalam mengelola permasalahan sampah. ”Tahun ini kita belum berhasil meraih Adipura, piagampun kita belum dapat. Kita ingin bank sampah membantu pemkot meraih Adipura tahun 2018,” katanya.
Kesempatan tersebut juga dimanfaatkan Pemkot Tangsel untuk mendengar beragam kendala dan masukan dari pengurus bank sampah. Walikota dua periode ini juga menambahkan, pihaknya akan melihat produktivitas antar bank sampah dan tempat pembuangan sampah terpadu (TPST). Pertimbangan produtivitas itu dimaksudkan memberikan insentif bagi pengurus.
”Nanti akan dilihat dulu sejauh mana kinerjanya, masukan tentang insentif itu juga akan kita pelajari. Karena pengelola bank sampah juga kebanyakan kader PKK. Boleh atau tidaknya menjalankan tugas ganda,” ujarnya. (mg-04/dus/sub)
