SERANG – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam beberapa organisasi mulai dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Serang, PP HAMAS, Front Aksi Mahasiswa (FAM) dan Forum Silaturahmi Organisasi Eksternal (FSOE) UIN Banten menggelar aksi meminta bukti 100 hari Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy di masa kepemimpinannya, Senin, (21/8).
Aksi tersebut dilakukan sekira 14.00 WIB di depan kampus UIN Banten, Ciceri, Kota Serang. “100 Hari Banten perlu bukti bukan janji. Di dunia pendidikan dengan anggaran mencapai 20% dari kuota APBD, pada nyatanya masih jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat. Mulai dari kesejahteraan para tenaga pengajar serta insfratruktur bangunan gedung sekolah masih banyak yang rusak dan tidak layak,” ujar Ketua GMNI Serang Solahudin, Senin (21/8).
Menurut Solahudin, hingga saat ini masih ditemui banyak masalah di dunia pendidikan di Banten. Persoalan lainnya yaitu masih banyaknya masyarakat Banten yang tidak bisa mengakses kesehatan juga merupakan permasalahan di Banten.
“Seperti banyaknya kasus penolakan pasien di RSUD serta masih banyak masyarakat yang sakit memilih berbaring dirumahnya akibat ketiadaan biaya untuk berobat,” ujarnya.
Permasalahan insfratuktur di Banten pun, imbuhnya, seakan tidak ada habisnya. Seperti masih banyaknya insfratruktur penyangga roda kehidupan masyarakat Banten yang rusak bahkan tidak bisa diakses.
“Permasalahan insfratruktur seakan membuat jurang perbedaan antara wilayah Banten Selatan dengan Banten Utara,” katanya.
Solah melanjutkan, angka pengangguran dan jumlah lapangan kerja juga menjadi permasalahan klasik Banten. Tingginya angka pengangguran berbanding terbalik dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada.
“Padahal indonesia mendapatkan bonus demografi dimana jumlah usia produktif sangat besar, apabila masalah ini tidak segera mendapat perhatian diperkirakan menambah jumlah pengangguran di Banten,” ucapnya.
Pengangkatan 5 OPD pun, terangnya, sarat nepotisme seakan mencedrai semangat anti korupsi yang coba di bangun. Seharusnya pengangkatan OPD serta jajaran pemerintahan lainnya harus sejalan dengan prestasi yang sudah dibuat.
“Moralitas ASN pun harus ditingkatkan sehingga muncul persaingan yang sehat,” tutupnya. (Anton Sutompul/antonsutompul1504@gmail.com).
