JAKARTA – Setelah melakukan penjajakan kerja sama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno awal Juli, kemarin (23/8), Gubernur Banten Wahidin Halim dan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat bergandengan tangan membangun kerja sama untuk menyejahterakan masyarakat Banten dan DKI selaku ibukota negara.
Berbagai rencana kerja sama yang akan dilaksanakan dua provinsi tertuang dalam nota kesepemahaman (MoU) yang telah diteken keduanya di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (23/8). Isi kerja sama antara lain mengenai integrasi transportasi umum antardaerah, pangan dan agrobisnis, pariwisata, energi, penanganan banjir, lingkungan hidup, dan infrastruktur.
Usai MoU, Gubernur Banten Wahidin Halim berharap kerja sama DKI dan Banten tidak hanya dilakukan dengan wilayah Tangerang. Tapi juga menyeluruh hingga wilayah lain di Banten yang juga memiliki potensi kekayaan alam. “Kita harap kerja sama ini bisa diperluas. Tidak hanya fisik atau jalan, terbatas antara Kota Jakarta dengan Tangerang. Tapi kita harap kerja sama ini diperluas dengan Provinsi Banten, karena kami juga punya potensi yang luar biasa, terutama di wilayah Banten Selatan,” kata Wahidin didampingi Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar.
Gubernur yang akrab disapa WH ini menambahkan, tindak lanjut dari kerja sama antara dua provinsi bisa diwujudkan melalui potensi yang dimiliki Provinsi Banten. “Beras, sayuran-sayuran, transportasi kereta api. Itu saya kira dari konsep perluasan pemerintahan Jakarta bisa kita penuhi,” ungkapnya.
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku, Pemprov DKI selama ini telah melakukan kerja sama dengan Banten, khususnya di wilayah Tangerang dengan melakukan pembangunan jembatan di Tangerang ke Pulau C dan D. Untuk saat ini DKI membahas perjanjian soal pembangunan commuter line Jakarta-Tangerang. “Jembatan itu akan disegerakan. Itu bagian dari sektor transportasi. Nanti akan dibangun dengan APBD DKI otomatis. Sedangkan ada juga dari pusat untuk transportasi massal berbasis rel,” katanya.
“Ruang lingkup kerja sama cukup luas, menyangkut masalah transportasi, sumber daya air, ketahanan pangan, pembangunan agribisnis, perkembangan pasar dan satu lagi transportasi. Karena selama ini DKI sudah kerja sama dengan Kota Tangerang Selatan sekarang dengan Pemprov Banten dan Kabupaten Tangerang,” sambung Djarot.
Selain bidang transportasi, Djarot juga menuturkan kerja sama dengan Pemprov Banten mengenai penyediaan sembako. Menurut Djarot, pihaknya akan melakukan pemotongan distribusi beras untuk menstabilkan harga. “Kita juga akan memotong distribusi, distribusi bahan-bahan kebutuhan pokok. Kita baru dengar dari Pak Gubernur (Wahidin Halim-red) tadi kalau Banten itu sudah penghasil beras. Berasnya masuk Karawang lalu berasnya masuk ke Jakarta. Kami akan potong itu,” jelas Djarot.
Secara umum, MoU DKI Jakarta-Banten menyebutkan kerja sama dalam 16 bidang yang akan dilaksanakan, yaitu pembangunan perluasan angkutan masal berbasis rel kereta Jakarta-Kabupaten Tangerang, pembangunan perluasan jalur bus way Jakarta-Kabupaten Tangerang, pembangunan terminal di wilayah Kabupaten Tangerang, normalisasi sungai lintas batas wilayah DKI dengan Banten. Pembangunan park and ride di Kabupaten Tangerang, revitalisasi situ-situ di Kabupaten Tangerang, pembuatan sumur resapan dan biopori di Kabupaten Tangerang, pembuatan tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) regional di Kabupaten Tangerang, penggunaan bahan bakar gas untuk kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Tangerang, pembangunan akses penghubung dari wilayah Jakarta kepulauan ke wilayah Kabupaten Tangerang, pengembangan pelabuhan, pembangunan sistem pusat distribusi agribisnis, penanggulangan bencana dan ketertiban umum, pengembangan dan penataan perumahan. Pengembangan destinasi wisata, pengembangan potensi kemitraan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten Hudaya Latuconsina yang turut mendampingi Gubernur menambahkan, perjanjian kerja sama DKI-Banten harus saling menguntungkan. “Penegasan gubernur harus saling menguntungkan, baik untuk masyarakat Banten maupun Jakarta. Terutama menyangkut upaya meningkatkan ekonomi masyarakat.
Jika saat Waduk Karian akan menjadi penyuplai air baku untuk DKI maka ada tanggung jawab menjaga ekosistem khususnya lingkungan yang harus diurus DKI,” katanya.
Saat sistem jaringan transportasi Banten-Jakarta menjadi kepentingan bersama, lanjut Hudaya, berarti layanan ini harus menjadi semakin baiknya aktivitas ekonomi masyarakat. Begitu juga saat upaya penanggulangan banjir diselesaikan bersama, Banten terutama pada wilayah yang berbatasan harus menjadi bagian yang terbebaskan dari banjir. Demikian juga pada aspek-aspek yang lain seperti kemaritiman, pangan, pariwisata, lingkungan hidup, dan lain sebagainya harus memberi dampak kuat bagi kemajuan Banten. “Dan itu akan dibahas melalui forum perjanjian kerja sama nanti. DKI Jakarta harus mempersepsikan Banten sebagai mitra setara yang saling menguntungkan. Bukan disebut hanya sebagai penyangga seperti yang dijelaskan Pak Gubernur,” tambah Hudaya. (Deni S/RBG)
