SERANG – Sejumlah mahasiswa dan petani di Provinsi Banten yang tergabung ke dalam Persatuan Rakyat Reforma Agraria Banten hari ini menggeruduk Kantor Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang. Para mahasiswa dan petani menuntut pemerintah untuk menjalankan reforma agraria dan konflik agraria di Banten.
Mahasiwa dan para petani tersebut merupakan perwakilan dari berbagai organisasi seperti Pergerakan Petani Banten (P2B), Serikat Petani Indonesia (SPI) Banten, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Banten, Federasi Serikat Buruh Karya Utama-Konfederasi Serikat Nasional (FSBKU-KSN), Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI) Banten, Aliansi Mahasiswa Banten, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Banten, LBH Rakyat Banten, Damar Leuit, BEM Banten, Saung Tani Institut, PRP Tangerang Raya, Solidaritas Pemuda Desa untuk Demokrasi (SPDD), Maping, dan Jarum.
RelatedPosts
Ketua Korda GMNI Banten David Solahudin menjelaskan, setidaknya ada enam hal yang dituntut mahasiswa dan petani. Keenamnya yaitu, laksanakan reforma agraria di Banten, selesaikan konflik agraria di Banten, stop kriminilasisasi petani dan pejuang agraria Banten, stop perpanjangan HGU dan tinjau kembali HGU yang ada di Banten, lindungi lahan pertanian di Banten, dan berikan perlindungan dan pengakuan bagi semua organisasi tani di Banten.
David menjelaskan, reforma agraria adalah penataan ulang struktur kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan sumber-sumber agraria khususnya tanah untuk kepentingan petani, buruh tani, dsn orang yang tak bertanah.
Reforma agraria semakin diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. “Pemerintahan Jokowi-JK saat ini menempatkan reforma agraria sebagai prioritas. Dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019, pemerintah berjanji akan menjalankan reforma agraria seluas 9 juta hektar dengan rincian 4,5 juta hektar untuk legalisasi aset, dan 4,5 juta lainnya untuk retribusi,” ujar David di sela-sela aksi, Selasa (26/9).
Namun, lanjut David, setelah hampir tiga tahun pemerintah berjalan, reforma agraria belum berjalan secara sungguh-sungguh. Hal ini dibuktikan dengan konflik-konflik agraria yang masih terjadi di berbagai daerah termasuk di Banten.
Dari konflik agraria yang masih berlangsung, mengakibatkan ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah di Banten semakin meluas dan meruncing.
Merujuk pada data Bada Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten pada tahun 2013, penyusutuan luas lahan pertanian di Banten lima tahun terakhir cukup mengkhawatirkan yakni sebesar 0,14 persen pertahun atau sekitar 273 hektar se tahun atau lima hektar per minggu.
Penyusutan lahan pertanian diakibatkan oleh alihfungsi lahan dari pertanian menjadi industri atau bidang lain. “Semestinya Pemprov Banten menjalankan Perda Nomor 5/2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan,” ujar David.
Berkurangnya lahan pertanian pun berdampak pada berkurangnya jumlah petani. Dalam kurun waktu selama 10 tahun, keluarga petani berkurang sebanyak 254.527.
Dilanjutkan David, ketimpangan pun berakibat pada peningkatan angka kemiskinan dan penurunan nilai tukar petani di Provinsi Banten. Berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional oleh BPS pada Maret 2017, angka kemiskinan di Banten mengalami kenaikan sebesar 17,3 ribu orang dari 657,74 orang. Dalam waktu berdekatan nilai tukar petani pun alami penurunan yang signifikan dari 106,57 pada Februari 2016 menjadi 99,83 pada Agustus 2017.
Karena paparannya itu lah, mahasiswa dan petani menuntut enam hal diatas kepada pemerintah pusat dan Provinsi Banten. “Setelah aksi ini, akan dilanjutkan di Jakarta, di Istana Negara, kami akan bergabung dengan petani dan mahasiswa lain di Indonesia. Malam ini kami berangkat ke Jakarta,” tutur David.
Salah satu petani, Sarnan, warga Desa Lamaran, Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang, mengungkapkan selama ini masyarakat menggantungkan nasibnya kepada lahan pertanian. Lahan yang dikelola petani masih bermasalah.
“Dulu, tanah kami dirampas sama Belanda, terus Jepang, terus Auri (ABRI,-red), tanah tidak dibalikin lagi, kami cuma punya hak pakai. Kalau Auri mau ambil harus kami serahin, namanya juga tentara kami nurut aja,” kata Sarnan.
Tanah seluas tiga hektar lebih tersebut merupakan lahan pertanian keluarga secara turun menurun. Dulu, tanah tersebut milik keluarganya. Status kepemilikan berganti setelah adanya perampasan seperti yang dijelaskan sebelumnya.
“Kita mau bangun rumah gak bisa, cuma bisa buat tani aja,” kata pria tua renta tersebut.
Dengan aksi tersebut. Sarnan pun berharap agar tanah keluarganya kembali menjadi milik keluarganya. Begitu juga tanah milik masyarakat lainnya. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)
