TIGARAKSA – Anggaran Panwaslu Kabupaten Tangerang dalam Pilkada 2018 mencapai Rp 20 milyar. Pencairan dana tersebut akan dibagi dalam dua tahap. Panitia pengawasan ini pun diminta untuk tetap bekerja profesional dan tidak melempem.
Ketua Komisi Independen Pengawas Pemilu (KIPP) Kabupaten Tangerang Zulfikar menilai, mengharapkan panwaslu dapat bertindak tegas dalam setiap tahapan pemilu sampai pelanggaran kampanye. ”Dengan anggaran sebesar itu, Panwaslu jangan melempem dan harus profesional,” jelasnya.
Dikatakannya, masyarakat sebagai pemegang amanah memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap pasangan calon pemimpin daerah Kabupaten Tangerang. Untuk itu, ia mengimbau institusi seperti Panwaslu harus mampu menjaga netralitas. ”Sekarang adalah bagaimana Panwaslu mampu menggunakan anggaran seefisien mungkin,” ujarnya kepada Radar Banten, Selasa (10/10).
Terpisah, Ketua Panwas Kabupaten Tangerang Muslih secara terbuka merinci sejumlah alokasi bantuan hibah dari Pemkab Tangerang tersebut.
Anggaran ini akan dicairkan menjadi dua tahap, untuk tahap pertama akan dicairkan pada tahun 2017 sebesar Rp5 miliar. Sisanya Rp15 miliar akan dicairkan pada pada tahun 2018 mendatang. ”Anggaran ini akan dialokasikan untuk honor panwas Kabupaten dan honor 87 Panwascam serta honor 274 PPL dan Pengawas TPS,” jelasnya.
Sementara, Kepala Kesekretariatan Bawaslu Provinsi Banten Didi Hardiatna mengatakan, anggaran yang digelontorkan untuk Panwas jangan disalahartikan. Karena anggaran tersebut digunakan untuk honor semua anggota panwas, baik panwas kabupaten maupun panwas kecamatan dan desa. ”Jadi jangan disalahartikan, karena meski anggaran besar namun anggaran tersebut digunakan untuk honor panwas dan operasional,” tandasnya. (gar)
