SERANG – Pemprov Banten menargetkan untuk membereskan persoalan pelayanan pendidikan formal dasar dan menengah bagi warga Banten, dalam 5 tahun ke depan, yang selama ini diakui masih belum tersebar secara merata. Sejumlah program terkait pelayanan pendidikan tersebut telah dicanangkan Pemprov Banten dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD Pemprov Banten 2017-2022.
“Dalam RPJMD tersebut tercantum sejumlah prioritas Pemprov Banten dalam 5 tahun ke depan, di antaranya pendidikan, dimana kami menargetkan untuk membereskan bidang pelayanan pendidikan ini dalam 5 tahun ke depan,” kata Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy kepada pers usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten tentang Persetujuan DPRD atas Rancangan Perda usulan Gubernur tentang RPJMD 2017-2022 menjadi Perda, di gedung DPRD Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Selasa (24/10).
Sebelumnya, saat membacakan sambutan Gubernur Banten Wahidin Halim di rapat paripurna DPRD tersebut, Andika mengungkapkan, salah satu prioritas pemprov dalam 5 tahun ke depan sebagaimana tercantum dalam RPJMD adalah meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas, melalui pembangunan ruang kelas baru dan unit serkolah baru serta peningkatan kompetensi guru dan peningkatan kesejahteraan guru. “Prioritas ini juga akan dilakukan melalui peningkatan prestasi siswa, peningkatan fungsi sekolah dalam menanamkan nilai-nilai agama dan pembentukan karakter,” kata Andika.
Lebih jauh Andika mengatakan, prioritas pemprov berikutnya adalah meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas, melalui pengembangan rumah sakit umum provinsi menjadi rumah sakit rujukan regional dan penyediaan dokter pada fasilitas pelayanan kesehatan khususnya untuk wilayah terpencil. “Prioritas di bidang kesehatan ini juga akan diwujudkan melalui peningkatan penyediaan air bersih , dan peningkatan kapasitas regulasi di bidang pelayanan kesehatan,” imbuhnya.
Pemprov Banten, kata Andika, juga memprioritaskan peningkatan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, melalui menciptakan iklim investasi yang baik dengan perbaikan perizinan, infrastruktur, regulasi tenaga kerja, fasilitasi sumber energi dan menciptakan keamanan dan ketertiban untuk meningkatkan daya saing daerah. Prioritas pada bidang ini juga akan ditempuh melalui pengendalian inflasi daerah, perberdayaan ekonomi khususnya petani dan nelayan, pengembangan kawasan ekonomi berbasis ekonomi kreatif dan pariwisata serta peningkatan tata kelola APBD untuk meningkatkan kapasitas fiscal.
“Pemprov Banten juga memprioritaskan penciptaan tata kelola pemerintahan melalui penerapan e-planing, e-budgeting dan e-monev. Dalam hal ini Pemprov juga akan melakukan peningkatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), reformasi birokrasi peningkatan indek kepuasan masyarakat dalam pelayanan public, perbaikan angka indek persepsi korupsi serta perbaikan hubungan kerja daerah provinsi dengan kabupaten/kota,” papar Andika.
Untuk diketahui, sebelumnya telah sering diberitakan jika Pemprov Banten dalam 5 tahun ke depan di bawah kepemimpinan Wahidin-Andika akan memprioritaskan sektor infrastruktur. Dalam RPJMD itu sendiri disebutkan, pemprov memiliki prioritas membangunan dan meningkatkan kualitas infrastruktur melalui pembangunan dan perbaikan jalan dan jembatan, pembangunan jalan alternatif baru untuk membuka interkoneksi antar wilayah , normalisasi sungai, normalisasi dan pengembalian fungsi situ serta pembangunan dan revitalisasi infrastruktur pertanian.
Berikutnya, prioritas di bidang infrastruktur akan diwujudkan melalui pembangunan terminal kewenangan provinsi dan pengembangan sistem transformasi masal, pembangunan infrastrukur guna menunjang sistem transfortasi laut dan aktivitas sektor maritim , revitalisasi kawasan banten lama dalam rangka pengembangan sektor pariwisata dan pelestarian cagar budaya dan kearifan lokal, pengendalian lingkungan hidup, penataan kawasan kumuh, dan perencanaan dan pemanfaatan penataan ruang. (ADVERTORIAL/DPRD PROVINSI BANTEN)
