PANDEGLANG,RADARBANTEN.CO.ID-Pemerintah Kabupaten Pandeglang membutuhkan anggaran sebesar Rp 1 Triliun untuk percepatan pembangunan infrastruktur (jalan, logistik, pariwisata) di 35 kecamatan di Kabupaten Pandeglang.
Percepatan pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan oleh Pemkab Pandeglang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Mathla’ul Anwar Eko Supriatno mengatakan, percepatan pembangunan menggebu tetapi terkendala APBD yang terbatas.
“Sebagai alternatif maka Pemkab Pandeglang bisa mengajukan pinjaman eksternal. Seperti kepada PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur-red),” katanya kepada RADARBANTEN.CO.ID, melalui sambungan telepon selularnya, Senin, 14 April 2025.
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), merupakan Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) yang bergerak di bidang pembiayaan pembangunan dan berbentuk Lembaga Keuangan Bukan Bank.
Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kemenkeu, PT SMI berfokus untuk mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan di Indonesia yang berkelanjutan.
“Mengajukan pinjaman ke PT SMI bisa menjadi alternatif. Karena menawarkan pembiayaan dengan bunga kompetitif (5-7 persen) dan tenor panjang (10-20 tahun), tetapi memang perlu dihitung kemampuan bayar Pemkab,” katanya.
Eko menerangkan, berdasarkan hasil analisis kelayakan, potensi manfaat jika digunakan untuk proyek strategis (jalan penghubung, infrastruktur pariwisata), multiplier effect-nya besar,” katanya.
Berdasarkan data dari Bappenas, setiap Rp1 triliun investasi infrastruktur bisa tingkatkan PDRB 2, sampai 3 kali lipat.
“Contohnya pembangunan jalur-jalur hidup bisa dorong pariwisata dan UMKM,” katanya.
Lebih lanjut Eko menganalisa, risiko utang pinjaman Rp1 triliun dengan bungan 6 persen dan tenor selama 15 tahun itu harus bayar cicilan kurang lebih Rp100 Miliar per tahun atau sebesar 8 persen dari APBD.
“Batas aman utang daerah berdasarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 maksimal 70 persen dari PAD. Jika tidak dikelola baik, bisa membebani keuangan daerah,” katanya.
Lebih lanjut Eko mengatakan, sebetulnya mengajukan pinjaman diibaratkan sebagai pisau bermata dua. Bisa menjadi peluang jika dikelola baik maka pinjaman bisa jadi katalis pembangunan.
“Jika salah kelola, bisa jadi beban fiskal jangka panjang. Pemkab Pandeglang harus kaji kelayakan proyek berbasis data, libatkan masyarakat dalam pengawasan dan pilih skema pendanaan yang minim risiko,” katanya.
Eko menegaskan, infrastruktur adalah tulang punggung ekonomi, tetapi utang yang bijak adalah kuncinya.
“Dengan perencanaan matang, pinjaman PT SMI bisa jadi solusi. Bukan masalah, asalkan perkuat pengawasan untuk hindari kebocoran anggaran,” katanya.
Reporter : Purnama Irawan
Editor: Agung S Pambudi
