SERANG – Pemprov Banten menargetkan perekaman KTP Elektronik akan selesai sebelum penyelenggaraan Pileg dan Pilpres tahun 2019 mendatang. Pemprov juga meminta Disdukcapil kabupaten dan kota untuk membuat terobosan atau inovasi untuk mengatasi masalah perekaman.
Diketahui, sebanyak 213.264 warga di Provinsi Banten belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau 2,82 persen dari total warga Banten yang sudah wajib memiliki kartu identitas tersebut.
Asda I Setda Pemprov Banten Anwar Masud mengatakan, masalah perekaman harus segera diselesaikan pada sisa waktu sebelum pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019. Ia mengaku jika penyelesaian perekaman KTP el tidak sesuai dengan target.
“Dari total 2,82 persen atau sekitar 200 ribuan lebih warga yang belum merekam, dapat diartikan ada jarak yang harus diselesaikan. Dalam forum ini kita petakan masalah-masalahnya apa saja,” kata Anwar usai membuka rakor perekaman KTP El di Hotel Le Dian, Kota Serang, Rabu (8/11).
Anwar meminta Disdukcapil di kabupaten/kota untuk membuat inovasi dan solusi agar permasalahan itu dapat teratasi.
“Kalau yang belum di sekolah yah lakukan perekaman di sekolah, kalau yang belum rekam banyak di pasar lakukan juga di tempat itu, bisa di rumah sakit, bisa juga di masjid. Intinya perekaman bisa dilakukan di tempat publik biar warga yang belum merekam bisa sadar dan ikut rekam,” ujarnya.
Anwar berharap, rakor tersebut dapat memunculkan sebuah solusi untuk dapat memecahkan masalah itu.
“Walaupun kita enggak tahu SDM dan alat di Disdukcapil kabupaten/kota seperti apa, tapi intinya kita minta Disdukcapil buat inovasi. Tadi juga saya sampaikan jika saat ini yang paling urgent itu Pilpres dan Pileg 2019, artinya bagaimana peran pemerintah untuk mengantisipasi,” jelasnya.
Menurutnya, pihaknya tidak mau lagi mendengar warga Banten yang tidak bisa memilih karena belum punya ataupun melakukan perekaman KTP El.
Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten Siti Maani Nina mengatakan, dari total penduduk Banten sebanyak 10.382.590 jiwa, dan 7.549.281 merupakan masyarakat wajib melakukan perekaman e-KTP.
“Masih ada 2,82 persen dari total jumlah penduduk Banten yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik,” kata Nina.
“Kita targetkan pada tahun 2017 ini bisa selesai (perekaman KTP el). Tapi kan masih ada waktu tahun 2018, pada semester pertama dapat selesai,” sambungnya.
Untuk mencapai target tersebut, dijelaskan Nina, Pemprov Banten bersama dengan masing-masing Disdukcapil Kabupaten/Kota se- Banten akan datang langsung ke daerah perbatasan dan kepulauan yang sulit terjangkau. Ia juga memastikan, ketersedian tinta dan blanko KTP elektronik akan dijamin oleh Kemendagri khususnya untuk KTP El yang siap cetak. (ADVERTORIAL/DP3AKKB PROVINSI BANTEN)
