SERANG – Rencana pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT PLN (Persero) menyederhanakan kelas golongan pelanggan listrik rumah tangga non-subsidi mendapat penolakan dari masyarakat Banten. Mereka menilai kebijakan itu sangat memberatkan.
Penyederhanaan ini berlaku kepada pelanggan dengan golongan 900 VA tanpa subsidi, 1.300 VA, 2.200 VA, dan 3.300 VA. Semua golongan akan dinaikkan dan ditambah dayanya menjadi 4.400 VA. Sementara golongan 4.400 VA hingga 12.600 VA dinaikkan dan ditambahkan dayanya menjadi 13.000 VA, dan golongan 13.000 VA ke atas dayanya akan di-loss stroom.
Sedangkan golongan 450 VA dengan pelanggan sebanyak 23 juta rumah tangga dan golongan 900 VA dengan pelanggan 6,5 juta rumah tangga yang disubsidi oleh pemerintah tidak mengalami perubahan.
Pemilik kos di Pakupatan, Kota Serang, Ahmadi mengaku khawatir dengan rencana PLN menghapus golongan listrik di bawah 4.400 VA. “Ini pasti akan diikuti dengan kenaikan tarif dasar listrik, kalau mau menambah daya, itu kan pilihan masyarakat, tidak perlu ada penghapusan golongan 1.300 dan 2.200 VA,” katanya kepada Radar Banten, Selasa (14/11).
Ahmadi melanjutkan, sebagai pemilik kos, bukan hanya dirinya yang akan dirugikan, tetapi juga anak kos dan masyarakat kecil lain. “Sekarang saja tarif listrik mahal, pemerintah mudah saja melakukan penyederhanaan, kami yang bingung penyesuaian tarif listriknya. Terlalu tinggi kosan sepi, terlalu murah kami yang rugi,” tuturnya.
Dihubungi terpisah, Suparman, warga Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, mengatakan, kebijakan tersebut sudah menjadi perbincangan di masyarakat tempat tinggalnya. Kebijakan itu dinilai memberatkan masyarakat kecil.
Ia mengatakan, masyarakat sudah banyak terbebani dengan berbagai kebutuhan sehari-hari. Jika kebijakan tersebut ditetapkan, akan lebih memberatkan biaya hidup masyarakat.
Jika kebijakan tersebut tetap dipaksakan, Suparman menilai pemerintah bertindak sewenang-wenang dan tidak memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan berkurang. “Mungkin akan beralih kepada sumber energi lain seperti alternatif ke tenaga surya,” pungkasnya.
Sementara warga Tangerang bersikap pro kontra menyikapi rencana menyederhanakan golongan pelanggan listrik rumah tangga non-subsidi. ”Meski ada penyederhanaan golongan daya listrik, hal itu mah tidak masalah. Karena listrik sudah menjadi kebutuhan pokok bagi kami,” ujar Febrina Pandiangan (28), warga Cipondoh, Kota Tangerang.
Hal yang sama juga disampaikan Ahmad Yuda (47). Warga Perumahan Karawaci Residen menegaskan bahwa perubahan dalam golongan listrik untuk rumah tangga non-subsidi tidak memengaruhi kebutuhannya terhadap kebutuhan listrik. “Di rumah kami semua kamar memakai AC. Ada empat kamar. Belum lagi pompa mesin dan lampu. Karenanya, kami butuh daya besar,” katanya.
Berbeda hal dengan Supardi (50). Warga Bencongan Indah, Kelapadua, Kabupaten Tangerang, ini mengaku bingung dengan kebijakan pemerintah yang kerap berubah-ubah tanpa memikirkan nasib masyarakat. “Sekarang ini masyarakat sudah susah, tapi selalu dijejalin dengan perubahan daya listrik yang cukup besar. Tentunya sangat memengaruhi, karena kondisi ekonomi kami hanya cukup untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari. Sekali-kali pemerintah itu menggratiskan harga listrik,” ungkapnya.
Warga Jelupang, Serpong Utara, Kota Tangsel, Cynthia Junita mengungkapkan rasa keberatan mengenai penghapusan golongan listrik 1.300-3.300 VA. Karena sampai saat ini dirinya masih menggunakan aliran listrik dengan daya 3.300 VA.
”Ya kalau gratis sih ngga apa-apa, kalau semakin murah juga enggak apa-apa. Kalau pemerintah atau pihak berwenang bisa menjamin ya boleh saja. Tapi pertanyaannya, bisa tidak menjamin gratis dan enggak boros, kalau enggak bisa ya enggak usah,” ujarnya ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.
Ditambahkan, dasar atas penghapusan daya tersebut harus jelas sehingga masyarakat tidak perlu menduga-duga. ”Kalau sekarang wacana-wacananya saja. Nanti kalau memang keputusannya sudah bulat, mau pihak PLN atau pemerintah ya harus bertanggung jawab memberikan sosialisasi mengenai penghapusan ini. Terus jadi perhatian juga, warga yang enggak sanggup enggak perlulah diganti dayanya,” pungkasnya.
Hal serupa disampaikan tokoh masyarakat di Kompleks Astama, Kampung Cipacung, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Abdul Roni. Ia mengaku kaget setelah mendengar kabar rencana penghapusan daya di bawah 4.400 VA. “Saya yakin, penghuni rumah KPR bersubsidi ini menjerit jika terlalu dibebankan tarif listrik yang mahal,” kata Roni.
Menurut Roni, konsumen rumah bersubsidi dari program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini, tidak layak sebagai sasaran kenaikan tarif. Ia berharap, pemerintah mempertimbangkan rencana itu. “Kami harap, pemerintah pusat dapat mempertimbangkan rencana kenaikan tarif listrik tersebut,” kata guru honorer SD di Kecamatan Majasari ini. (Deni S-mg04-mg05-mg06-Togar H/RBG)
