SERANG – Hasil pemutakhiran basis data terpadu (PBDT) terbaru tahun 2017 mencatat, ada 69.331 rumah tangga miskin (RTM) di Kabupaten Serang. Untuk jumlah individu yang masuk kategori warga miskin mencapai 294.541 orang, terdiri atas 153.272 laki-laki dan 141.269 perempuan. Kecamatan Padarincang merupakan wilayah termiskin, dihuni 5.105 RTM dengan jumlah individu kategori warga miskin mencapai 20.839 orang.
Hal itu diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Sosial (DayaSos) pada Dinas Sosial Kabupaten Serang Sri Rahayu Basuki di ruang kerjanya, Jalan Serang-Petir, Cipocok Jaya, Kota Serang, kemarin. Menyusul Padarincang, yakni Kecamatan Ciomas yang dihuni 3.984 RTM dengan jumlah individu kategori miskin mencapai 17.699 orang, serta Kecamatan Cinangka dihuni 4.320 RTM dengan jumlah individu kategori miskin 16.640 orang. (lihat grafis).
“Paling banyak penduduk miskin dan masuk zona merah kemiskinan itu Padarincang yang mencapai 20.839 orang kategori miskin. Termasuk, program bantuan paling banyak di Padarincang. Di bawah Padarincang ada Ciomas dan Cinangka yang juga masuk zona merah,” ungkap Sri kepada Radar Banten.
Kategori miskin, kata Sri, dinilai dari segi pendidikan, penghasilan atau daya beli, hingga kondisi infrastruktur. Menurutnya, kemiskinan bisa dipengaruhi faktor wilayah yang jauh dari fasilitas pendidikan, fasilitas umum, hingga fasilitas kesehatan selain faktor manusia itu sendiri. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat atau upaya penanggulangan kemiskinan, pihaknya sudah memiliki berbagai program kesejahteraan masyarakat. Mulai dari program usaha ekonomi produktif (UEP), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Program Keluarga Harapan (PKH) untuk perlindungan sosialnya, bedah rumah tidak layak huni (RTLH), hingga beras sejahtera (rastra) untuk para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
“Kita juga ada bantuan untuk lansia, anak yatim, eks napi, eks ODGJ (orang dengan gangguan jiwa), anak jalanan, sampai waria,” terangnya.
Semua program bantuan yang dikelola Dinsos, kata Sri, berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), APBD provinsi, hingga APBN dari pemerintah pusat. Selain itu, kata Sri, pihaknya juga berencana membuat program sistem layanan rujukan terpadu (SLRT). Yakni, wahana pengaduan masyarakat terkait adanya ketidaksesuaian data kemiskinan sehingga bantuan tidak tepat sasaran. SLRT melibatkan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), Pendamping PKH, hingga Taruna Siaga Bencana (Tagana).
“Nantinya SLRT terima pengaduan masyarakat. Kita punya tenaga fasilitator sampai ke desa yang akan memvalidasi data hasil laporan warga, apakah layak dibantu atau tidak,” jelasnya.
Dinsos, kata Sri, sudah mengajukan bantuan program tersebut kepada Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Pihaknya juga berencana melakukan koordinasi dengan Bupati Serang terkait wilayah yang akan dijadikan pilot project pengembangan SLRT. “SLRT ini semacam tempat pengaduan masyarakat. Misalkan ada laporan adanya warga yang seharusnya dapat bantuan, nanti kita akomodasi dan validasi agar datanya bisa di update. Semoga tahun ini, dikabulkan mendapatkan program yang langsung online ke Kemensos itu,” harapnya.
Menanggapi hal itu, Camat Padarincang Gunawan mengakui, wilayah kerjanya merupakan daerah termiskin di Kabupaten Serang. Hal itu disebabkan beberapa faktor, mulai dari pendapatan masyarakat, pengangguran, hingga lingkungan masyarakat yang kumuh. “Benar (termiskin-red), tapi tidak kita amini juga. Yang penting tidak miskin hati,” ucapnya yang dimintai tanggapan melalui sambungan telepon seluler, semalam.
Selain itu, menurut Gunawan, predikat termiskin juga dipengaruhi masih banyaknya rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayahnya. “Sebagian sudah dibangun (RTLH) bantuan dari Baznas, Korpri, sampai dana CSR bjb,” ujarnya.
Gunawan berharap, Pemkab dapat mengalokasikan lebih banyak program pembangunan di Kecamatan Padarincang, baik pembangunan fisik maupun non-fisik. “Kita harus keroyok programnya melalui program pengentasan kemiskinan,” pungkasnya. (Rozak/RBG)
