SERANG – Analisa jabatan (anjab) telah selesai dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten. Selanjutnya Pemprov Banten akan melakukan rotasi pegawai untuk melakukan pemerataan pegawai di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Banten.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Ranta Soeharta menjelaskan, dari hasil anjab, pemprov akan memberlakukan klasifikasi untuk jabatan setara eselon II. Hal itu terjadi karena beban kerja setiap jabatan setara eselon II berbeda-beda.
“Anjab selesai tinggal pelaksanaannya, sudah rapat dengan bapak (Gubernur Banten Wahidin Halim, red). Jadi gambarannya begini, eselon II ada klasifikasi, nilainya ada 15, kepala dinas lain bisa 14 atau 13. Untuk Biro itu nanti klasifikasinya enggak IIB atau IIA, dinas juga sama ada yang di 15, 14 atau di 13, tergantung dari volume pekerjaannya,” ujarnya, Senin (12/2).
Ranta melanjutkan, dengan klasfikasi itu pula dapat digambarkan tentang kebutuhan pegawai di OPD-nya masing-masing. Dengan demikian, pemprov akan melakukan penyesuaian ketika ditemukan ada OPD dengan jumlah pegawai yang melebihi kebutuhan.
“Terus nanti di situ digambari juga berapa sih dia (pejabat eselon II, red) butuh pegawai atau staf. Kita lagi siapkan kebutuhan dinas itu, pemetaan pegawai besarannya, sekarang di mana sih yang terbanyak? Bisa jadi sekarang dinas atau biro tidak terlalu sibuk tapi stafnya banyak. Dengan anjab nanti kita akan disesuaikan kebutuhan,” katanya.
Pemerataan, kata dia, tidak hanya berlaku bagi PNS saja melainkan juga untuk para honorer. “Sudah ada data base, tinggal tunggu kebijakan Pak Gubernur. Sekarang kita lihat detail PNS kita ada berapa? (Honorer) K1 dan K2 ada berapa?” ungkapnya.
Selain pemerataan, anjab juga akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mutasi dan rotasi pejabat eselon di lingkungan Pemprov Banten. Nantinya, setiap pegawai akan ditempatkan sesuai dengan dasar keilmuannya.
“Insinyur berapa, doktor berapa, kan masih ada sekarang, insinyur tapi adanya di sebelah sana. Kita mau kembalikan. Akan disesuaikan, ngapain kita buat anjab kalau tidak diterapkan karena akhirnya nanti akan (berdampak pada) tukin (tunjangan kinerja),” ujarnya.
Dampak lainnya juga akan dirasakan dari penerapan hasil anjab, salah satunya adalah berubahan tunjangan kinerja (tukin). Besaran tukin akan disesuaikan dengan beban kerja para pejabat. “Nanti eselon II enggak sama tukinnya, yang (klasifikasi) 15 masa sama kaya 13. Sekarang baru tunda (tunjangan daerah) kalau Rp40 juta, ya Rp40 juta semua,” imbuhnya. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)
