PANDEGLANG – Anggaran pembelian obat generik untuk memenuhi kebutuhan pasien Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Berkah Pandeglang tahun ini bertambah, menjadi Rp11 miliar dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp9 miliar. Anggaran untuk pembelian obat itu dikelola langsung oleh pihak RSUD Berkah Pandeglang, yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pandeglang tahun 2018.
“Iya, sekarang anggaran untuk pembelian obat generik ada penambahan. Itu seiring adanya peningkatan jumlah pasien yang dirawat di RSUD. Seperti pada tahun lalu, anggaran yang disediakan tidak cukup,” kata Direktur RSUD Berkah Pandeglang Firmansyah kepada Radar Banten ditemui di Pendopo Pemkab Pandeglang, Kamis (22/3) malam.
RelatedPosts
Firmansyah menjelaskan, teknis pembelian obat melalui katalog elektronik (e-katalog). Teknisnya dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan pasien dan permintaan dokter spesialis. “Pembelanjaannya kita (manajemen-red) yang melakukan. Itu pun berdasarkan permintaan dokter spesialis,” katanya.
Menurut Firmansyah, pengadaan obat generik di lembaganya berdasar pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.
Selain itu, lanjut Firmansyah, kebijakan tersebut juga diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik. “Jadi, kita melakukan pembelanjaan obat melalui e-katalog ini berdasarkan peraturan yang ditentukan pemerintah. Obat yang kita beli langsung dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah),” katanya.
Dihubungi melalui telepon seluler, Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang E Supriyadi berjanji akan membantu Badan Pengawas Keuangan (BPK) dalam melakukan pengawasan penggunaan obat generik di RSUD Berkah. “Kita kan punya kewajiban melakukan pengawasan. Akan kita awasi penggunaan obat dan serapan anggaran sebesar Rp11 miliar itu. Soalnya, dana itu bukan nilai yang sedikit. Apabila digunakan tidak sesuai peruntukan maka akan terdapat kejanggalan bahkan bisa menjadi kerugian negara,” katanya.
Ketua LSM Komite Masyarakat untuk Partisipasi dan Transparansi (Kompast) Kabupaten Pandeglang Nouvan Hidayat berjanji akan ikut melakukan pengawasan serapan dan penggunaan obat generik sepanjang tahun 2018.
“Sebab, masalah obat ini sangat penting dilakukan pengawasan dari berbagai pihak lantaran kebijakan itu sepenuhnya untuk hidup hajat orang banyak,” katanya.
Menurut Nouvan, apabila pengadaan obat generik dilakukan sesuai dengan yang ditentukan berdasarkan kebutuhan gejala penyakit yang ada di masyarakat maka anggaran itu akan lebih bermanfaat. “Tentu saja semua unsur perlu melakukan pengawasan agar pembelian obat ini benar-benar sesuai kebutuhan dan berdasarkan kepentingan hidup masyarakat banyak,” katanya. (Herman/RBG)
