SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, akan tetap menyelesaikan target-target prioritas yang sudah termaktub dalam rencana pembanguan jangka menengah daerah (RPJMD). Yakni, pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pariwisata.
“Infrastruktur yang mendukung pariwisata, infrastruktur yang mendukung pertanian, infrastruktur yang mendukung pendidikan, dan sebagainya,” ujar pria yang akrap disapa WH ini.
Terkait start pembangunan awal yang dinilai masih lambat, WH menganggap sebagai hal yang masih wajar. Terlebih, ada perubahan sistem yang butuh penyesuaian. “Simral itu kan sistem perencanaan sampai pelaporan (masih) keterbatasan tenaga-tenaga. Biasa sistem baru,” ujarnya pada Musrenbang RKPD 2019 Pemprov Banten di Hotel Horison Ultima Ratu Serang, Kota Serang, Selasa (10/4).
“Tapi, saya bilang tidak ada yang terlambat. Nanti kita lihat saja di triwulan II, III, IV kan kelihatan penyerapan, kelihatan realisasi kita. Jadi, sekarang kita enggak bicara lambat, saya merasa tidak ada yang terlambat karena prosesnya jalan, administrasinya jalan, dan kegiatan-kegiatan sesuai kita targetkan,” sambung pria kelahiran 14 Agustus 1954 ini.
WH mengaku, tidak pernah menyatakan target triwulan I harus tercapai. Sebab, di triwulan tersebut semua kegiatan masih berkutat pada persiapan penyiapan administrasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan. “Ya kejar, apalagi sekarang Dewan sudah menyetujui tahun jamak. Proyek-proyek yang hari ini tidak selesai bisa diselesaikan besok,” katanya.
BACA JUGA : Ketua DPRD Banten: Musrenbang Jangan Hanya Seremonial
Kepala Bappeda Banten Hudaya Latuconsina mengatakan, prioritas Gubernur pada 2019 masih pada penyelesaian infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang konsep pembangunannya melalui pendekatan integratif, tematik, holistik, dan spasial. “Termasuk di dalamnya persoalan kedaulatan pangan, pengangguran, pariwisata, dan khusus dibahas Banten Lama,” katanya.
Pendekatan spasial atau keruangan untuk melihat pembangunan berdasarkan satu titik kawasan. “Misalnya pangan, kita lihat satu kecamatan antara perbatasan Lebak-Pandeglang konsentrasi saja di sana. Tidak hanya pertanian, tapi juga perikanan, peternakan, dan lainnya,” katanya.
Pada pembangunan pariwisata, lanjutnya, harus dilihat terlebih dahulu wilayah mana yang menjadi kewenangan provinsi. Lalu dilakukan identifikasi masalahnya untuk diselesaikan oleh dinas-dinas pariwisata dan lainnya yang masih terkait. “Pengangguran juga begitu, kita selesaikan per spasial atau kelompok kawasan,” katanya.
Kata Hudaya, masing-masing OPD sebenarnya sudah memiliki usulan program. Namun, perlu penajaman kembali agar formulasinya tepat dan matang menggunakan pendekatan tematik. “Misalnya, dinas pertanian terbiasa menyediakan bibit, tapi di mana kan belum jelas. Sekarang kita pastikan, kita tentukan,” katanya.
Dalam pembangunan pertanian, lanjutnya, bisa saja persoalannya tidak hanya sebatas penyediaan bibit. Bisa saja terkait irigasi yang butuh keterlibatan Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang (PUPR). “Atau pada penyediaan pupuk yang bisa jadi Indag (Dinas Industri dan Perdagangan) masuk. Kemudian sudah hasil (panen), sistem logistiknya bisa di Dishub atau Dinas Perdagangan yang menyalurkan pada pelaku usaha,” jelasnya. (ken/alt/dwi/RBG)
