SERANG – Gubernur Wahidin Halim dikabarkan akan kembali melakukan rotasi mutasi pada pejabat eselon III dan IV dalam waktu dekat ini. Rotasi mutasi ini menjadi kelanjutan dari proses yang sama terhadap 51 jabatan administrator (eselon III) dan 47 jabatan pengawas (IV) pada Jumat (6/4) lalu.
Informasi rotasi dan mutasi ini dibenarkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Komarudin. Namun, pria yang kini menjabat sebagai penjabat (pj) walikota Tangerang ini belum bisa memastikan waktunya. “Memang ada, tapi itu (waktunya-red) belum jelas, tergantung Pak Gubernur,” katanya saat dihubungi Radar Banten via telepon seluler, Rabu (18/4).
Komarudin juga membenarkan bahwa rotasi dan mutasi akan dilakukan kepada pejabat eselon III dan IV. “Kalau yang langsung (bisa rotasi mutasi-red) kan eselon III dan IV, karena kalau eselon II harus lewat pansel,” ujarnya.
Mantan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang ini belum bisa memastikan jumlah pejabat yang akan dirotasi dan dimutasi. “Itu yang dipastikan berapanya, tergantung kebutuhan mana yang penting. Kalau untuk penempatan, harus dilihat dari norma kepangkatan, golongan, masa kerja, dan rekam jejak jabatan. Termasuk hasil asesment kamarin,” ujarnya.
Saat ditanya hasil asesment yang dilakukan, Komarudin berkilah bahwa hasil perorangan tidak bisa dibuka untuk umum. Namun, secara umum asesment itu mengarah pada tiga poin. Yakni, sudah layak dan siap, layak dan perlu pengembangan, serta tidak sesuai. “Secara umum masing-masing rata-rata 30 persen yang sudah sesuai. Tapi, itu (hasil asesment-red) bukan satu-satunya pertimbangan karena ada pertimbangan lain seperti pangkat golongan, masa kerja, dan lainnya,” kata Komarudin.
Ditanya kemungkinan akan mengambil pejabat dari Kabupaten Kota, Komarudin mengatakan, open bidding (lelang terbuka) untuk eselon II memang bisa dari mana saja dan itu dibuka untuk nasional. “Kalau eselon III-IV, ya lokal (Pemprov),” katanya.
Kecuali, lanjutnya, ada pejabat eselon III dan IV yang mengajukan pindah dari kabupaten kota ke provinsi. “Itu tidak serta-merta langsung. Kalau soal itu, kan harus pindah dulu dan kalau pindah, ya kita proses, kita lihat informasinya, kita tes,” katanya.
Sejauh ini Komarudin mengaku sudah ada banyak pejabat dari kabupaten kota yang sudah mengajukan pindah ke Pemprov. Namun, ia tidak menyebut jumlahnya. “Banyak yang mengajukan (pindah ke Pemprov) dari seluruh kabupaten kota. Kan pengajuan pindah bisa karena keluarga, kedekatan rumah, dan lain-lain,” sambungnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah enggan berkomentar banyak terkait rencana mutasi jilid II oleh Gubernur. Itu lantaran ia mengaku kecewa karena proses mutasi terdahulu. “Saya tidak bisa memberikan komentar karena yang kemarin saja banyak yang tidak sesuai dengan kompetensi, apalagi DPRD tidak pernah diminta masukannya. Jadi, buat apa saya memberikan catatan kalau tidak pernah dijadikan masukan,” tegasnya.
Asep berharap, jalannya rotasi dan mutasi harus sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan kerja. “Itu hak gubernur. Tapi, jangan sampai rotasi mutasi itu dilakukan atas dasar suka tidak suka,” katanya. (Supriyono/RBG)
