CILEGON – Menyikapi rencana kerja sama pengembangan Pelabuhan Merak oleh PT ASDP Indonesia Ferry dan Kementerian Perhubungan, Pemkot Cilegon telah menyiapkan lahan seluas dua hektare untuk relokasi warga yang menempati lahan milik Pemkot Cilegon.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Sari Suryati menjelaskan, Pemkot Cilegon mempunyai lahan seluas dua hektare yang berada di Kecamatan Pulomerak dan tak jauh dari lahan yang akan dikerjasamakan nanti.
“Jangan sampai masyarakat ditelantarkan. Nanti akan kita bahas (relokasi) itu. Kita membeli aset itu memang untuk kebutuhan relokasi,” ujar Sari, Kamis (10/5).
Menurut Sari, relokasi penduduk kemungkinan besar akan terjadi karena dari luas lahan sekira 4,6 hektare, ada yang ditinggali penduduk yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Terkait jumlah penduduk yang tinggal di area itu, Sari mengaku lupa secara rinci.
Relokasi pun perlu dilakukan karena seluruh area itu akan menjadi lokasi proyek dari pengembangan Pelabuhan Merak dan tidak mungkin dibiarkan meski saat ini ditinggali oleh penduduk. “Karena itu, kita siapkan lahan, kalau memberikan uang kerahiman kan tidak boleh, tapi yang penting masyarakat punya tempat tinggal lagi,” ujarnya.
Secara teknis, proses relokasi dan juga pembangunan bangunan tempat tinggal untuk penduduk akan dibahas selanjutnya oleh tim terpadu. Namun, Sari berharap, ASDP siap untuk membangun tempat tinggal masyarakat jika relokasi nanti dilakukan.
Sari melanjutkan, Pemkot Cilegon telah membentuk tim terpadu untuk menangani kerja sama antara Pemkot Cilegon dengan PT ASDP Indonesia Ferry serta Kementerian Perhubungan dalam mengintegrasikan Pelabuhan Merak dengan Terminal Terpadu Merak (TTM) dan stasiun kereta api.
Tim terpadu yang terdiri dari unsur Pemkot Cilegon juga PT ASDP Indonesia Ferry itu yang akan menindaklanjuti secara teknis kerja sama rencana pengembangan Pelabuhan Merak itu. Misalnya, menyusun jadwal mulai dari persiapan hingga pelaksanaan, kemudian menginventarisasi aset milik Pemkot Cilegon dan menginventarisasi masyarakat yang tinggal di sekitar lahan itu.
Selain itu, tim terpadu pun akan membahasan pola kerja sama terkait penggunaan lahan itu. “Nanti dikomunikasikan dengan ASDP, bagaimana pola kerja samanya agar Pemkot tidak rugi, program pusat pun bisa tetap dilaksanakan,” kata Sari.
Pemkot Cilegon, menurut Sari, akan mengikuti pola kerja sama yang telah dibahas dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Yang terpenting, menurutnya, Pemkot Cilegon tidak rugi.
Kerja sama penggunaan lahan itu diharapkan bisa memberikan masukan pendapatan asli daerah (PAD). Karena bagaimanapun, tujuan penggunaan aset atau BMD untuk kepentingan pembangunan daerah yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat.
Penandatanganan nota kesepahaman antara Pemkot Cilegon dengan PT ASDP sudah dilakukan, saat ini tim teknis terus melakukan pembahasan dan mengurus dokumen aset tanah milik Pemkot Cilegon itu. “Balik nama dulu karena sekarang masih Pelindo,” ujarnya.
General Manager (GM) PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak Fahmi Alweni mengungkapkan, ASDP siap untuk melakukan relokasi masyarakat yang tinggal di lahan Pemkot Cilegon yang akan dikerjasamakan itu. ASDP pun sudah mengetahui Pemkot Cilegon mempunyai tanah yang tak jauh dari lahan yang akan dikerjasamakan itu. “Ada sekira di atas dua hektare,” katanya.
ASDP, menurut Fahmi, siap membangun bangunan untuk tempat tinggal masyarakat. Namun seperti apa teknisnya, perlu dibahas lebih lanjut. “Nanti seperti apa dan lahan Pemkot juga akan dibuat apa, sedang dibahas oleh tim kita yang dari pusat,” katanya.
Yang jelas, menurut Fahmi, kerja sama penggunaan lahan itu akan menjadi solusi dari keinginan Pemkot Cilegon untuk adanya pemasukan PAD dari sektor pelabuhan. Fahmi meyakini, PAD yang akan diterima Pemkot Cilegon akan cukup besar jika proyek integrasi itu selesai dilaksanakan. (mg09/ibm/ira/RBG)
