SERANG – Pembangunan Jalan Kenari di Kota Serang sepanjang 517 meter resmi dimulai. Menariknya, proyek betonisasi tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang, melainkan dibiayai melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Sauh Bahtera Sejahtera (SBS).
Wali Kota Serang, Budi Rustandi, mengatakan pembangunan Jalan Kenari menjadi salah satu contoh kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan anggaran daerah.
“Bangunan di Jalan Kenari ini, pembangunannya sepanjang 517 meter tanpa menggunakan APBD. Ini dari dana CSR PT SBS yang sebelumnya pernah saya kunjungi. Alhamdulillah hari ini pembangunannya telah direalisasikan,” kata Budi.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur melalui dukungan CSR menjadi salah satu strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Serang untuk menjawab kebutuhan masyarakat tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD.
Budi menjelaskan, pembangunan Jalan Kenari tidak berhenti pada tahap yang sedang berjalan saat ini. Pemerintah Kota Serang telah menyiapkan rencana pembangunan lanjutan dari titik jembatan hingga Jalan Raya Kasemen yang akan dianggarkan melalui APBD Tahun 2027.
“Insyaallah sisa jalan dari titik jembatan sampai ke Jalan Raya Kasemen akan dibangun oleh Pemerintah Kota Serang pada tahun 2027. Karena kemampuan anggaran kami di 2027, insyaallah bisa mencukupinya,” ujarnya.
Ia meminta masyarakat bersabar apabila masih ada ruas jalan yang belum terakomodasi dalam pembangunan tahun ini. Menurutnya, Pemkot Serang terus berupaya menyelesaikan berbagai persoalan infrastruktur secara bertahap.
“Kami berupaya dengan segala keterbatasan, saya dan Pak Agis akan berusaha menyelesaikan permasalahan infrastruktur semaksimal mungkin,” katanya.
Selain betonisasi jalan, Pemkot Serang juga berencana melengkapi ruas Jalan Kenari dengan fasilitas penerangan jalan umum (PJU) untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan masyarakat.
“Insyaallah nanti kami akan memberikan penerangan jalan. Nanti akan saya koordinasikan dengan Kadishub. Setiap jalan yang kami beton akan dilengkapi dengan penerangan,” ujarnya.
Budi juga mengajak masyarakat untuk menjaga fasilitas yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
“Saya minta kita sama-sama menjaga fasilitas dan sarana yang dibangun oleh pemerintah. Jangan sampai ada oknum yang sengaja merusaknya,” katanya.
Menurut Budi, Pemerintah Kota Serang kini lebih memprioritaskan pembangunan jalan dengan metode betonisasi dibandingkan hotmix. Langkah tersebut dipilih karena beton dinilai lebih kuat dan memiliki umur pakai lebih panjang, terutama pada ruas jalan yang dilalui kendaraan bertonase besar maupun kawasan pertanian.
“Dengan betonisasi ini adalah langkah upaya agar jalan tidak cepat rusak kembali. Jadi progres kita adalah betonisasi, bukan sekadar hotmix. Hotmix hanya untuk penanganan yang sifatnya mendesak atau darurat saja,” ungkapnya.
Ia juga memastikan pembangunan lanjutan pada 2027 akan mencakup pelebaran jembatan yang menghubungkan kawasan tersebut dengan Jalan Raya Kasemen.
“Iya, ini sampai jalan perbatasan betonnya. Nanti sampai ke Jalan Raya Kasemen, termasuk jembatannya akan kita lebarkan. Itu nanti akan dibahas dalam anggaran 2027. Kita sudah bahas dengan Dinas PUPR Kota Serang,” ujarnya.
Budi mengungkapkan bahwa kolaborasi dengan perusahaan melalui program CSR merupakan bagian dari inovasi pemerintah daerah untuk mengatasi keterbatasan fiskal sekaligus mempercepat pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat.
“Ketika APBD kita butuh banyak efisiensi karena keterbatasan anggaran, ini adalah upaya saya melobi perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Kota Serang demi kemajuan daerah,” katanya.
Menurutnya, sejumlah perusahaan telah berkontribusi dalam pembangunan Kota Serang melalui program CSR, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga dukungan pada sektor kesehatan dan sosial.
“Alhamdulillah banyak perusahaan yang kini berinvestasi dan membantu Pemerintah Kota Serang. Sebut saja PT SBS, PT Harmoni, bantuan di Rumah Sakit Fatimah, perumahan Pakuwon, dan banyak lagi. Kalau dihitung nilainya sudah mencapai beberapa miliar rupiah,” ungkapnya.
Budi menegaskan bahwa keterbatasan APBD tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pembangunan. Karena itu, pemerintah daerah melakukan efisiensi dengan memangkas sejumlah anggaran yang dinilai tidak berdampak langsung kepada masyarakat dan mengalihkannya ke sektor prioritas.
“Anggaran yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat saya coret. Kunker-kunker, coret. Anggaran seremonial, coret. Anggaran yang kurang bermanfaat, coret. Alihkan semua itu kepada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” tegasnya.
Menurut Budi, strategi efisiensi anggaran dan kolaborasi dengan sektor swasta membuat pembangunan tetap berjalan meskipun Kota Serang memiliki APBD yang relatif kecil dibandingkan daerah lain di Provinsi Banten.
“Padahal APBD Kota Serang ini paling kecil di Banten, tapi pembangunan terlihat. Itu semua karena upaya Pemerintah Kota Serang dalam memanajemen APBD,” pungkasnya.
Editor: Abdul Rozak
