SERANG – Pekan pertama Ramadan, Pemprov Banten melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) segera membuka posko pengaduan tunjangan Hari Raya (THR). Posko tersebut sesuai instruksi Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) yang menugaskan pemerintah daerah tingkat provinsi maupun kabupaten kota membuka posko pengaduan THR selama Ramadan. “Secepatnya kita buka posko pengaduan THR, SE (surat edaran) Menaker sudah ada,” kata Kepala Disnakertrans Banten Alhamidi kepada wartawan, kemarin.

Alhamidi menambahkan, posko itu tidak hanya menerima aduan, tapi juga sebagai tempat konsultasi. “Posko pengaduan THR tidak hanya berfungsi menerima pengaduan dari serikat buruh atau pekerja, tapi juga menjadi tempat konsultasi pengusaha, pekerja, dan pihak terkait lainnya soal THR,” ujarnya.

Ia berharap, semua perusahaan di Banten mematuhi aturan tentang kewajiban memberi THR. “Setiap ada pengaduan akan langsung ditindaklanjuti. Begitu juga bila ada yang kebingungan soal tata cara pembayaran THR, kami sampaikan aturannya,” ungkapnya.

‎Alhamidi menambahkan, sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016, pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan sudah berhak mendapat THR. Permenaker itu merupakan salah satu peraturan turunan dari PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

“Peraturan ini menggantikan Permenaker Nomor 04 Tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan. Dalam peraturan lama, masa kerja minimal seorang karyawan untuk berhak mendapat THR adalah tiga bulan,” jelasnya.

Dalam permenaker tersebut, diatur juga mengenai pengawasan pelaksanaan pembayaran THR yang dilakukan pengawas ketenagakerjaan serta adanya hukuman berupa denda dan sanksi administratif terhadap pengusaha dan perusahaan yang melakukan pelanggaran. “Sesuai SE Menteri Tenaga Kerja, THR diberikan paling lambat H-7 Lebaran. Bagi pekerja yang tidak menerima haknya silakan mengadukannya ke posko pengaduan,” tambahnya.

Bagi perusahaan yang terbukti tidak memberikan THR kepada karyawannya, Alhamidi menegaskan, pihaknya akan memberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku.

“Sesuai aturan, kewajiban pengusaha untuk memberi THR bukan hanya untuk karyawan tetap, melainkan juga untuk pegawai kontrak. Hal itu juga berlaku bagi pekerja yang memiliki hubungan kerja, termasuk yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) maupun perjanjian kerja waktu tertentu, (PKWT),” jelasnya.

Terpisah, Sekjen DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Provinsi Banten Yudi Supriyadi‎ mengapresiasi langkah cepat Disnakertrans Banten. Pihaknya pun memastikan ikut melakukan pengawasan di semua perusahaan yang telah dibentuk cabang SPN di Banten. “Kami mendukung adanya posko pengaduan THR. Sebab, selama ini masih kami temukan ada sejumlah perusahaan yang tidak bersedia memberikan THR sesuai aturan yang berlaku,” ungkapnya.

“Jika kami menemukan masih ada perusahaan yang membandel, kami akan langsung adukan ke Disnakertrans Banten,” sambung Yudi.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan semua daerah membuka posko pengaduan THR bagi para pekerja yang tidak mendapat haknya. Posko dibuka di dinas-dinas tingkat provinsi, kabupaten, kota, serta tingkat Pusat Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) Kantor Kemenakertrans.

“Bagi pekerja yang THR-nya tidak dibayarkan bisa mengadu ke posko pengaduan THR,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Muhammad Hanif Dhakiri dalam keterangan tertulis pada wartawan, Senin (14/5).

Terkait upaya kelancaran pembayaran THR sesuai aturan, Menaker meminta para gubernur, bupati walikota memperhatikan, mengawasi, dan menegaskan para pengusaha di wilayahnya masing-masing untuk melaksanakan pembayaran THR keagamaan tepat waktu.

Menaker telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2018 yang ditandatangani pada 8 Mei 2018. Surat tersebut ditujukan kepada para gubernur, dan para bupati walikota se-Indonesia.

Hanif menegaskan, pemberian THR keagamaan adalah kewajiban pengusaha kepada pekerja. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. (Deni S/RBG)