SERANG – Pemerintah membebankan kepada daerah masing-masing untuk membayar tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN). Instruksi itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pencairan THR dan Gaji Ke-13 bagi ASN dan Pensiunan yang ditandatangani Presiden Joko Widodo.
Dalam PP itu disebutkan bahwa besaran THR, yaitu gaji pokok dan komponen tambahan seperti tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja/tambahan penghasilan ASN. Secara detail, pemberian THR dijelaskan melalui Surat Edaran (SE) Mendagri tertanggal 30 Mei 2018 yang ditujukan kepada gubernur, bupati, dan walikota, serta pimpinan DPRD, baik provinsi maupun kabupaten kota. Isinya pemberian THR dan gaji ke-13 dibebankan dalam APBD.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten Nandy Mulya S mengatakan, pemberian THR kepada ASN di Pemprov Banten telah dianggarkan dalam APBD 2018. Hanya saja, yang dianggarkan untuk THR besarannya hanya gaji pokok, sedangkan untuk komponen lainnya belum dianggarkan.
Menurut Nandy, tahun ini Pemprov hanya menganggarkan THR berupa gaji pokok. “THR itu kita sebut gaji ke-14. Kalau dulu itu hanya gaji pokok saja. Kemudian ada juga gaji ke-13, itu diberikan menjelang anak-anak mau sekolah, itu sudah dianggarkan dalam APBD. Tapi, pengecualian untuk THR sekarang karena ada komponen lainnya. Nah, yang tunjangan lainnya itu belum kita anggarkan,” ujar Nandy akhir pekan kemarin.
Berdasarkan SE Mendagri, THR sudah harus diberikan pada Minggu pertama Juni dan gaji ke-13 pada Minggu pertama Juli. “Kita persiapkan untuk pembayaran THR awal Juni ini. Tapi, hanya untuk besaran gaji pokok,” ungkapnya.
Terkait komponen tambahan untuk THR ASN seperti yang diamanatkan PP dan SE Mendagri, Nandy menyerahkan kepada gubernur. Menurutnya, kemungkinan akan dianggarkan pada APBD perubahan 2018. “Komponen tambahan tidak bisa dibayarkan sekarang karena belum dianggarkan,” tuturnya.
Dalam SE Mendagri, disebutkan bagi daerah yang belum menganggarkan THR sesuai besaran yang diamanatkan PP, bisa melakukan penggeseran anggaran yang dananya bersumber dari belanja tidak terduga, penjadwalan ulang kegiatan, atau menggunakan kas yang tersedia. Jadi, tidak perlu menunggu perubahan APBD 2018, hanya perlu mengubah penjabaran APBD 2018, selanjutnya diberitahukan kepada pimpinan DPRD.
Berdasarkan datan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, jumlah ASN di Pemprov Banten lebih dari 10 ribu pegawai. Dengan perincian 4.380 ASN lama dan 6.000 lebih ASN guru SMA/SMK.
Sementara itu, Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah menyerahkan persoalan anggaran THR ASN Pemprov Banten kepada gubernur. Menurutnya, sesuai SE Mendagri, Pemprov Banten yang belum menganggarkan komponen THR seperti yang diamanatkan PP bisa melakukan penggeseran anggaran tanpa menunggu perubahan APBD 2018. Ia membenarkan bahwa dalam APBD 2018 anggaran THR hanya besaran gaji pokok, tidak dialokasikan komponen lainnya.
“Opsi-opsinya sudah jelas, kami tinggal menunggu surat dari Pemprov Banten. Bila melakukan perubahan penjabaran APBD tahun anggaran 2018, Pemprov Banten punya waktu satu bulan memberitahu DPRD Banten,” ujarnya. (Deni S/RBG)
