TARAKAN – Dipercaya sebagai Ketua Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Airin Rachmi Diany sedang konsen perjuangkan sejumlah isu strategis. Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-13 APEKSI yang dibuka, kemarin (25/7), pembahasan berbagai isu strategis mengemuka. Mulai dari dana bantuan Rp100 miliar untuk wilayah perkotaan hingga kenaikan gaji dan fasilitas walikota.
Airin yang juga menjabat Walikota Tangerang Selatan itu menyatakan, usulan tersebut merupakan aspirasi walikota se-Indonesia. Salah satunya, dana bantuan yang digulirkan pemerintah pusat senilai Rp100 miliar. Baru sekira 190 daerah yang mendapatkannya, sedangkan daerah lainnya belum.
“Padahal dana bantuan pemerintah pusat akan membantu pembangunan daerah,” katanya sambil menjelaskan jika usulan tersebut telah disampaikan ke Presiden Jokowi.
Selain itu, pihaknya juga mengajukan persoalan kewenangan untuk perbaikan infrastruktur nasional yang ada di daerah. Terkadang, pemerintah pusat juga tak bisa terus-terusan mengawasi kondisi jalannya, sebab terlalu luas. Selama ini, daerah, terutama pemerintahan kota, tak bisa memperbaiki. Sedangkan masyarakat komplainnya ke pemkot. “Makanya, kami minta untuk diberikan kewenangan untuk bisa memperbaikinya biar tak ada keluhan warga,” tuturnya.
Usulan lain, yakni meminta untuk pengadaan dana kelurahan. Tujuannya, untuk mengatasi persoalan-persoalan masyarakat. “Dengan adanya bantuan dana kelurahan, tentunya akan bisa diselesaikan lebih cepat. Masalah perkotaan ini kan, tiga bidang yang kerap muncul, seperti urbanisasi, kemiskinan, dan kemacetan,” ucapnya.
Kegiatan tersebut, intinya untuk menyamakan visi dan misi kepala daerah dalam penguatan kerja sama antardaerah dalam mengoptimalkan potensi daerah. “Kami ingin, potensi dan kekurangan daerah bisa saling terbantu dengan adanya kerja sama antardaerah,” tandasnya
Sementara Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono mengatakan, untuk persoalan dana kelurahan, sedang dikaji oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). “Untuk besaran pastinya, belum ada. Soalnya, masih dalam kajian. Besarannya tidak lebih dari dana desa. Setelah dikaji, kemudian diusulkan ke Kementerian Keuangan,” sebutnya.
Dirinya menambahkan, dana kelurahan tersebut langsung diberikan ke kelurahan, tidak ke pemerintahan kota. Kalau untuk kelembagaannya (kelurahan-red), tetap kewajiban pemerintah kota. “Jadi dana kelurahan memang dikhususkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dukungan kami (Kemendagri-red) sangat jelas, memprioritaskan dana tersebut. Tujuannya, untuk kelurahan bisa meminimalisir persoalan lingkungannya,” tukasnya.
Sementara itu, Kemendagri mendukung penuh kenaikan gaji walikota beserta tunjangan dan fasilitas. Salah satunya dengan membuat peraturan pemerintah. Akan tetapi, sudah dua tahun ini, belum bisa mengesahkannya. Airin meminta untuk gaji walikota dan tunjangannya bisa dinaikkan.
“Saya tadi sudah berbisik ke Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono. Infonya, usulan tersebut sudah sampai ke Menteri Sekretaris Negara,” katanya.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono mengatakan, peraturan pemerintah akan tunjangan walikota tersebut masih tersangkut satu pasal, yakni persoalan jaminan kesehatan walikota. Apakah diperbolehkan untuk berobat ke luar negeri.
“Fasilitas tersebut, masih menjadi perdebatan panjang bersama dengan Kementerian Kesehatan,” katanya.
“Kalau diperbolehkan berobat ke luar, nanti para walikota masuk angin sedikit perginya ke Jerman, kan repot kalau begitu. Selain itu, muncul persepsi tidak cinta terhadap bangsanya. Dan, akhirnya membuat rumit,” jelasnya
Persoalan lainnya, muncul di Kementerian Keuangan. Apabila kenaikan gaji walikota disetujui, akan berimplikasi terhadap kenaikan gaji anggota legislatif. “Makanya, kenaikan gaji walikota ini sangat alot sekali. Sebab, perlu perhitungan matang,” ucapnya
“Namun, kami tetap optimistis, peraturan kenaikan gaji bisa disahkan. Untuk itu, kami akan terus mendorongnya,” tukasnya. (Wahyu S/RBG)
