SERANG – Sidang paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Serang terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Serang Tahun 2018 di gedung DPRD yang diagendakan kemarin (29/8) nyaris batal. Kehadiran anggota DPRD tidak memenuhi kuorum atau banyak yang bolos, diduga para wakil rakyat sibuk pencalonan legislatif 2019.
Sidang paripurna molor sekira setengah jam. Sesuai jadwal, paripurna seharusnya berlangsung pukul 14.00 WIB. Namun, hingga pukul 14.20 WIB kehadiran anggota DPRD belum memenuhi kuorum 50 persen dari jumlah anggota dewan plus satu. Pantauan Radar Banten, sidang hanya dihadiri 18 anggota dan pimpinan DPRD, tidak sesuai dengan catatan kehadiran dewan yang disebutkan Ketua DPRD Muhsinin sebanyak 24 orang. Meski demikian, sidang paripurna tetap dilanjutkan. Dua anggota dewan hadir menyusul di pertengahan sidang. Bukan hanya kursi dewan yang kosong, kursi jajaran pejabat Pemkab juga tampak lengang. Hadir dalam sidang paripurna Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa.
Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Serang Damami Muhriji tidak membantah, banyaknya anggota DPRD yang bolos pada sidang paripurna. Ia berkilah, bolosnya para dewan yang terhormat dipicu banyaknya kesibukan yang lain, di samping persoalan lainnya. “Pak Abdullah istrinya masuk rumah sakit, pak Fahmi Hakim ada keluarganya yang kena musibah di Rangkasbitung, pak Ubaidillah lagi ngawinin saudaranya,” dalih politikus Partai Golongan Karya (Golkar) itu yang dikonfirmasi wartawan usai paripurna.
Kendati demikian, wakil rakyat asal Padarincang itu juga tidak menampik, jika ketidakhadiran anggota DPRD pada sidang paripurna lantaran disibukan pada bursa pencalonan legislatif (Pileg) 2019. “Termasuk itu (absen karena sibuk nyaleg-red). Sekarang ini luar biasa, beberapa anggota sedang rapat konsolidasi partai,” ungkapnya.
Atas kondisi itu, Damami juga menyayangkan banyaknya anggota DPRD yang bolos sidang paripurna. Secara aturan, kata Damami, tiga kali berturut-turut anggota tidak hadir sidang paripurna, maka pihaknya akan melaporkannya kepada ketua partai yang bersangkutan untuk diberikan sanksi teguran. “Sanksi tegasnya ada di aturan. Bahkan, kita sudah lakukan itu (teguran kepada ketua partai-red),” tegasnya.
Sementara itu, pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan perubahan APBD Kabupaten Serang Tahun 2018 disampaikan oleh anggota Fraksi PKS DPRD Mansur Barmawi yang mewakili sembilan fraksi, serta Madsuri yang memisahkan diri untuk membacakan pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan.
Mansur mengatakan, seluruh fraksi DPRD mendukung upaya Pemkab merasionalisasikan belanja beberapa OPD dengan memangkas belanja yang tidak produktif. “Kalau ada OPD yang tidak bisa menyerap anggaran, harus segera digeser ke program lainnya yang menunjang RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah),” ucapnya.
Kata Mansur, masing-masing komisi DPRD sudah mengevaluasi kepada OPD mitra kerjanya. Hasilnya, serapan anggaran di tiap OPD masih di bawah 50 persen. “Kami berharap, seluruh OPD dapat menyelesaikan kegiatan belanjanya sehingga pembangunan dapat berjalan baik. Jangan sampai ada program luncuran lagi karena kesalahan perencanaan,” harapnya. (Rozak/RBG)
