SERANG – Jumlah warga Banten lebih dari 11 juta jiwa, tapi yang antusias merayakan hari jadi Provinsi Banten ke-18 terkesan hanya pejabat dan pegawai di lingkup Pemprov Banten saja. Kemarin, masyarakat di delapan kabupaten kota tak tampak antusias menyambut hari jadi ke-18 tahun berdirinya Provinsi Banten.
Di tahun keduanya memimpin, Gubernur Banten Wahidin Halim sering menggembar-gemborkan bahwa peringatan HUT Banten akan menjadi pesta rakyat sehingga kegiatannya dipusatkan di Kawasan Banten Lama, Kota Serang. Sayangnya, perayaan HUT Banten terkesan hanya seremonial di jalanan Kota Serang selaku ibukota provinsi, tidak ada kirab budaya, apalagi Pekan Raya Banten layaknya Pekan Raya Jakarta (PRJ).
Di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), perayaan HUT Banten pun hanya tampak di gedung DPRD Banten saat rapat paripurna istimewa peringatan HUT Provinsi Banten, yang turut dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di DPRD Banten, Kamis (4/10) siang.
Pantauan di lokasi, rapat paripurna istimewa pun kurang semarak. Bahkan, tidak semua anggota DPRD Banten hadir. Sejumlah kursi Wakil Rakyat kosong tak bertuan. Di jajaran kursi khusus kepala daerah, tidak semua hadir. Dari delapan kabupaten kota, hanya Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah dan Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany yang memenuhi undangan, sementara yang lainnya diwakilkan. Di antaranya Wakil Bupati Pandeglang Tanto W Arban dan Wakil Bupati Tangerang Mad Romli.
Berbeda dengan perayaan HUT Banten dua tahun terakhir yang selalu meriah, kursi untuk tamu undangan di lantai dua ruang paripurna juga tampak sepi, hanya beberapa awak media dan pegawai Pemprov yang mengisi tempat duduk.
Hal yang sama juga tampak di tenda besar yang disediakan DPRD Banten di lapangan gedung Wakil Rakyat, sebagian besar kursi untuk tamu undangan kosong melompong. Sementara di luar gedung DPRD Banten, suasana mencekam. Gerbang utama DPRD Banten tertutup rapat dan dijaga ratusan personel anggota kepolisian selama rapat paripurna berlangsung. Yang ramai hanya teriakan ratusan mahasiswa yang merayakan HUT Banten dengan unjuk rasa di depan gerbang gedung Dewan dan depan kantor gubernur Banten.
Rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah berjalan khidmat dan lancar. Tampak hadir mantan ketua DPRD Banten Dharmono K Lawi dan Aeng Haerudin, serta beberapa tokoh masyarakat Banten. Sementara mantan gubernur Banten Rano Karno dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak hadir.
Sebelum Gubernur Banten Wahidin Halim menyampaikan sambutannya, Rektor Untirta Sholeh Hidayat mewakili tokoh masyarakat Banten menyampaikan pandangannya terkait 18 tahun Provinsi Banten. “Perjalanan pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat selama 18 tahun Provinsi Banten harus diakui ada perubahan, hanya perubahannya perlu percepatan. Tentu butuh kerja sama antara Pemprov, Pemkab Pemkot dan semua elemen masyarakat itu sendiri,” katanya.
Berdasarkan data BPS Banten, lanjut Sholeh, indeks pembangunan manusia (IPM) Banten mengalami percepatan pertumbuhan sehingga telah mencapai 71,43 atau naik 0,64 poin dibanding IPM pada 2017. “IPM Banten masuk peringkat delapan secara nasional. Namun, IPM di kabupaten kota belum merata sehingga perlu dilakukan terobosan khususnya di Banten Selatan,” urai Sholeh.
Dalam sambutannya, Gubernur Banten Wahidin Halim menyampaikan terima kasihnya kepada para pejuang, khususnya para pendiri Provinsi Banten yang telah mengorbankan tenaga dan pikirannya untuk kesejahteraan masyarakat Banten. “Penghargaan yang terbaik adalah ketika mereka tersenyum bahwa Banten sejahtera. Penghargaan yang kita berikan juga saat mereka melihat kemajuan laju ekonomi dan pembangunan,” ujarnya.
Dikatakan Wahidin, Banten memiliki potensi yang besar untuk menjadi provinsi yang lebih maju. Untuk itu, dirinya meminta kepada kepala daerah yang hadir untuk lebih memberikan kemudahan para investor dalam berinvestasi. “Karena itu tergantung gubernurnya, tergantung wakil gubernurnya, tergantung bupatinya, tergantung walikotanya, bisa memberikan tidak exiting bagi investornya untuk bisa ke sini dengan kemudahan,” ungkapnya.
Di akhir sambutannya, gubernur yang akrab disapa WH itu menjelaskan, Pemprov di bawah kepemimpinannya terus melakukan pembenahan birokrasi atau yang lebih dikenal dengan reformasi birokrasi, di antaranya melalui pendekatan sistem. Diharapkan dengan pendekatan sistem yang dilakukan bisa merubah mental pegawai menjadi lebih baik sehingga kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat pun bisa lebih maksimal. “Saya yakin Banten bisa lebih maju, bahkan bisa mengalahkan DKI Jakarta,” tegasnya.
Sebelum rapat paripurna berakhir, Mendagri Tjahjo Kumolo menyampaikan arahannya. “Tadinya saya mau menyampaikan sambutan, tapi perlu 1,5 jam untuk itu. Makanya, saya menyimpulkan saja,” kata Tjahjo mengawali pidatonya.
Dikatakan Tjahjo, para pemimpin, para pengambil kebijakan, punya tanggung jawab untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Ia yakin gubernur, bupati, walikota telah bekerja keras untuk itu. “Banten merupakan provinsi yang secara wilayah sangat strategis. Keberadaannya sangat menunjang bagi Ibukota Jakarta. Karena itu, sudah selayaknya pemerataan pembangunan di Banten harus dipercepat. Pemerintah pusat hanya punya kepentingan satu, memastikan program strategis pemerintah pusat bisa berjalan dengan baik, tepat waktu,” ungkapnya.
Tjahjo menambahkan, tantangan Banten selain mempercepat pemerataan pembangunan, juga persoalan korupsi. “Tolong hormati area rawan korupsi seperti di perencanaan anggaran. Agar dirembuk dengan baik, dibahas dengan baik. Perencanaan harus mengikuti mekanisme kesepakatan,” tegasnya.
Janji kepala daerah yang diwujudkan dalam anggaran, lanjut Tjahjo, harus diserasikan dengan baik. Soal bantuan sosial, ia meminta tak ada mark-up atau dipotong. Kepala daerah di kabupaten kota juga diminta tidak bermain-main dengan dana BPJS. “Penegak hukum tangkap saja kalau ada yang memainkan dana BPJS. Daerah lain yang rawan korupsi juga seperti retribusi pajak dan mekanisme pengadaan barang dan jasa,” pinta Tjahjo.
Terakhir, Tjahjo mengingatkan persoalan kemiskinan. Di Banten, menurutnya, memiliki tingkat kematian ibu hamil yang tinggi, gizi anak, sarana juga prasarana warganya yang tertinggal. “Suksesnya provinsi kalau mampu meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi, serta menekan pengangguran, kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya.
Ia juga sempat menyinggung terkait program pemerintah pusat di Banten agar dijalankan dengan baik. Pemda menurutnya tidak bisa diwakili atas nama gubernur dan wakil gubernur saja. Pemda mesti melibatkan berbagai pihak mulai dari bupati, walikota, anggota Dewan, penegak hukum, dan tingkat bawah termasuk tokoh masyarakat. “Kalau guyub bersatu, perencanaan pembangunan akan bisa terwujud dengan baik,” tutup Tjahjo.
APEL DI BANTEN LAMA
Pemprov Banten menggelar apel memperingati hari ulang tahun (HUT) Provinsi Banten ke-18 di Plaza Kawasan Banten Lama, Kamis (4/10) pagi. Ribuan pegawai di lingkungan Pemprov Banten memadati area halaman Masjid Kesultanan Banten. Hadir dalam acara tersebut Gubernur Banten Wahidin Halim bersama Wakil Gubernur Andika Hazrumy, seluruh pejabat, forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda), dan unsur kenadziran Banten Lama.
Kegiatan tersebut rangkaian prosesi dengan ziarah bersama ke Makam Sultan Maulana Hasanudin sekira pukul 07.00 WIB. Prosesi ziarah yang dipimpin KH Syadeli Waseh. Usai berziarah bersama, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan apel bersama yang dipimpin langsung Gubernur Wahidin Halim. (Deni S/RBG)
