PANDEGLANG – Bagi warga Pandeglang yang tinggal di jalur kereta api Rangkasbitung-Labuan harus gigit jari. Itu lantaran pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak membahas ganti rugi atau pemberian uang kadeudeuh untuk bangunan milik warga yang terkena reaktivasi.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pandeglang Kurnia Satriawan mengatakan, hingga saat ini pemerintah pusat masih fokus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai proyek reaktivasi kereta api Rangkasbitung-Labuan tersebut. “Perkembangannya masih dalam tahap sosialisasi. Untuk pemberian ganti rugi atau uang kadeudeuh belum ada pembahasan ke sana karena pemerintah masih fokus melakukan sosialisasi,” katanya, kemarin.
Kurnia mengaku, tidak mengetahui penyebab belum dibahasnya rencana pemberian uang kadeudeuh bagi masyarakat tersebut. “Kalau itu, saya enggak tahu karena bukan kewenangan kita, tetapi kewenangan pemerintah pusat. Kita hanya sebatas memfasilitasi dan mendampingi pemerintah pusat dalam proyek itu. Mengenai hal lain termasuk ganti rugi lahan, semuanya ada di pemerintah pusat,” katanya.
Kurnia meyakini, apabila proyek tersebut selesai, banyak manfaat yang bisa dirasakan masyarakat, di antaranya akses menjadi semakin mudah dan biaya transportasi lebih terjangkau. “Proyek itu tentunya banyak memberikan manfaat bagi masyarakat karena nanti akses masyarakat bisa lebih mudah, lebih murah, efektif, dan efisien. Kita tunggu saja karena saat proyek itu terus dibahas, tim dari pusat juga banyak yang turun ke lapangan untuk melakukan peninjauan,” katanya.
Kurnia menceritakan, dari informasi yang diperoleh, proyek tersebut ditargetkan selesai pada 2021. “Semuanya masih sesuai jadwal. Kalau tidak ada halangan, tahun 2021 proyek itu selesai dikerjakan. Mudah-mudahan semuanya bisa dikerjakan tepat waktu dan tepat sasaran karena yang akan merasakan dampak positifnya adalah warga Pandeglang,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Pandeglang Iing Andri Supriyadi menyarankan kepada Pemkab Pandeglang agar terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Dengan begitu, masyarakat yang tinggal di jalur kereta api itu bisa mendapatkan uang kerohiman. “Walaupun tanahnya bukan milik masyarakat, alangkah baiknya apabila ada uang kerohiman untuk mengganti bangunan warga, itu pun kalau bisa. Makanya, pemerintah daerah harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan menanyakan kejelasannya agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” katanya. (Adib F/RBG)
