SERANG – Plt Sekda Banten Ino S Rawita mengaku tak tahu-menahu mengenai pejabat Pemprov Banten yang di-nonjob-kan. Bahkan Kepala Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Banten ini mengaku tak mendapat laporan atau surat tembusan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten terkait nama-nama pejabat yang nonjob.
“Namanya yang suka diberitakan itu kali ya,” ujar Ino, Jumat (11/1).
Seperti diberitakan koran Radar Banten, Jumat (11/1), dikabarkan ada 16 pejabat Pemprov Banten yang di-nonjob-kan.
Informasi pejabat nonjob dibenarkan oleh Gubernur Banten Wahidin Halim saat dimintai konfirmasinya pada Kamis (10/1). Kata Wahidin, banyak pejabat yang nonjob lantaran sejumlah kesalahan. Mulai dari masalah absensi hingga menikah lagi. “Ya, banyak jumlahnya,” tandas WH. Namun, sebelum di-nonjob-kan, pejabat yang bersangkutan telah diberi teguran hingga pemotongan gaji.
Untuk mengetahui nama-nama pejabat yang nonjob, Ino mempersilakan awak media menanyakan langsung kepada Kepala BKD Banten Komarudin. Soalnya, ia mengaku hasil rapat Baperjakat terkadang tak kembali dilaporkan kepadanya. “Berkasnya disampaikan ke Pak Gubernur (Wahidin Halim-red). Kepala BKD kadang-kadang tidak tembusi (ke saya-red),” ungkap Ino.
Kata Ino, pelantikan pejabat di lingkup Pemprov belum akan dilakukan dalam waktu dekat ini. “Ya, sekitar Februari atau Maret,” ujarnya. Apalagi, saat ini Pemprov juga sedang melaksanakan open bidding (lelang terbuka) jabatan sekda Banten.
Saat dikonfirmasi pada Jumat (11/1), Kepala BKD Banten Komarudin tak menjawab panggilan telepon Radar Banten sekira pukul 10.40 WIB. Pesan singkat yang disampaikan juga tak dibalas. Bahkan, saat didatangi ke ruangannya, mantan pejabat Pemkab Tangerang tak berada di tempat.
Kabid Pembinaan dan Data Kepegawaian BKD Banten Alfian yang berhasil dihubungi membenarkan adanya sejumlah pejabat yang di-nonjob-kan. Namun, ia membantah bahwa jumlahnya mencapai 16 orang. “Hanya sembilan orang, bukan 16 seperti yang diberitakan,” katanya.
Meski begitu, Alfian enggan memerinci nama-nama kesembilan orang tersebut. “Untuk data lengkapnya, silakan ke pimpinan kami (Kepala BKD Komarudin-red),” ujarnya.
Menurutnya, para pejabat yang di-nonjob-kan tersebut karena melakukan pelanggaran disiplin. “Dari mangkir kerja, hingga terseret persoalan hukum,” katanya. (Rostinah/Deni S/del/dwi)
