SERANG – Dalam lima tahun terakhir, kasus penyalahgunaan narkotika di Provinsi Banten semakin mengkhawatirkan. Setiap tahun jumlah pengguna narkotika mengalami kenaikan.
Agar generasi muda di Banten tidak terjerumus pada narkotika, DPRD Banten menggagas raperda tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Raperda ini pun menjadi prioritas untuk disahkan menjadi perda baru tahun 2019.
Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapperda) DPRD Banten Rahmat mengungkapkan, DPRD Banten tahun ini telah menyetujui lima raperda usul DPRD tentang tata cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah, pengelolaan pelestarian kebudayaan, pengutamaan bahasa Indonesia dan perlindungan bahasa dan sastra daerah di Provinsi Banten, penyelenggaraan perpustakaan dan literasi serta raperda P4GN di Provinsi Banten.
“Khusus raperda P4GN, ini sangat penting karena Banten ini merupakan perbatasan Jakarta lintas Sumatera. Kita buat raperda agar pemerintah daerah hadir bersama lembaga lain dalam rangka pemberantasan narkotika,” kata Rahmat dalam rapat paripurna penjelasan lima raperda usul DPRD Banten yang dihadiri Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, di gedung DPRD Banten, Rabu (20/2)
Rahmat mengatakan, Raperda P4GN ini sebagaimana upaya campur tangan pemerintah daerah dalam hal mendorong lembaga- lembaga swasta atau partisipasi masyarakat agar ikut menekan peredaran narkotika. “Perda inilah yang akan memayungi peran Pemprov Banten, dalam hal mendukung peran lembaga masyarakat untuk ikut serta menekan peredaran narkotika di Banten,” katanya.
Usai rapat paripurna, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mendukung penuh gagasan DPRD Banten mengenai lima raperda, terutama raperda P4GN.
“Hari ini DPRD Banten telah menjelaskan latar belakang pembentukan raperda P4GN. Tentu Pemprov Banten mengapresiasi, dan kami berterima kasih karena raperda ini ditargetkan selesai tahun ini,” katanya.
“Kekhawatiran kita saat ini, jangan sampai Provinsi Banten dijadikan daerah yang menjadi produsen narkoba. Agar itu tidak terjadi, masyarakat perlu dilibatkan,” ungkapnya.
Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah mengatakan, raperda P4GN sangat mendesak mengingat jumlah penyalahguna narkotika di Banten sangat banyak.
“Setiap tahun 150 ribu lebih warga Banten telah menjadi penyalahguna narkoba. Ini sangat memprihatinkan. Agar pencegahan dan pemberantasannya tidak hanya mengandalkan aparat penegak hukum, maka perda ini mengatur peran pemerintah dan masyarakat ikut terlibat memberantas narkoba di Banten,” ungkapnya.
Ia menambahkan, raperda P4GN masuk dalam 19 raperda yang menjadi Program Pembentukan Perda (Propemperda) tahun 2019. “Tahun ini memang tahun politik, karena sebagian besar anggota DPRD Banten sibuk dengan Pemilu 2019. Tapi kami tetap komitmen untuk menyelesaikan 19 raperda yang sudah masuk Propemperda 2019,” kata Asep. (Deni S/Aas)
