SERANG – Pemkab Serang berencana membentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Tenaga Kerja Migran. Regulasi dibuat untuk menindak tegas sponsor perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) yang memberangkatkan TKI secara ilegal.
Hal itu terungkap pada rapat koordinasi (rakor) pencegahan pekerja migran non-prosedural di aula KH Brigjend Syamun Pemkab Serang, Selasa (30/7). Hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Serang Tubagus Entus Mahmud Sahiri, Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Tatang Budie Utama Razak, dan sejumlah pejabat Pemkab Serang.
Entus mengatakan, pihaknya berupaya untuk melakukan pencegahan dan menindak tegas sponsor PJTKI yang memberangkatkan TKI secara ilegal. Upaya itu ditunjukkan dengan memberikan sanksi tegas terhadap calo TKI ilegal. “Kita berencana membentuk Perda Perlindungan Tenaga Kerja Migran untuk melakukan tindakan tegas terhadap sponsor PJTKI ilegal guna memberikan efek jera,” ungkapnya.
Entus mengaku, sudah meminta Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) segera membuat naskah akademik perda. “Agar tahun 2020 kita sudah punya perda itu,” ujarnya.
Kata Entus, pihaknya juga akan melakukan pencegahan-pencegahan pemberangkatan TKI secara ilegal. Ia berharap, ke depan tidak lagi mengirim TKI Kabupaten Serang bekerja sebagai asisten rumah tangga. “Kita inginkan sektor yang profesional. Sebenarnya peluangnya juga terbuka, seperti perawat, engineering, manufaktur, paling tidak cleaning service,” terangnya.
Lantaran itu, pihaknya akan bersinergi dengan berbagai instansi untuk menyediakan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai kebutuhan lapangan kerja. Hal itu agar tidak ada lagi masyarakat Kabupaten Serang yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di luar negeri.
“Memang (jadi asisten rumah tangga-red) itu banyak mudaratnya,” tukasnya.
Sementara Sekretaris Utama BNP2TKI Tatang Budie Utama Razak mengaku, pihaknya sudah melakukan penanganan terhadap pekerja migran ilegal dalam dan luar negeri. Dalam negeri, pihaknya sudah membentuk gugus tugas penanganan tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan penanganan luar negeri, pihaknya bekerja sama dengan pemerintah luar negeri.
Untuk mencegah TKI ilegal, menurutnya, perlu disediakan lapangan kerja yang menjanjikan. Selain itu, harus ada sinergi antara pemangku kepentingan untuk melakukan deteksi dini dan penanganan.
Terkait itu, Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Provinsi Banten Maftuh Hafi mencatat, ada 430 calo mengatasnamakan PJTKI di Kabupaten Serang. Ratusan calo tersebut berkeliaran di masyarakat untuk memberangkatkan TKI secara ilegal. “Tahun ini saja kami sudah menerima 150 kasus TKI ilegal di Kabupaten Serang,” ungkapnya. (Rozak/RBG)
