LEBAK – Sekda Pemkab Lebak Dede Jaelani mengatakan, Pemkab bakal menambah alokasi anggaran iuran BPJS Kesehatan bagi warga tidak mampu melalui APBD Perubahan sebesar Rp1,5 miliar.
Menurutnya, tujuan pengalokasian anggaran itu sepenuhnya untuk menanggung puluhan ribu jiwa warga tidak mampu yang akan berobat.
“Ya, nanti pada awal September akan ditambah sebesar Rp1,5 miliar. Jadi tahun ini total alokasi anggaran untuk iuran BPJS Kesehatan warga tidak mampu sekira Rp22 miliar, dari sebelumnya yang hanya Rp20,5 miliar,” kata Dede usai menggelar rapat bersama dengan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan BPJS kesehatan di ruangan kerjanya, Jumat (8/8).
Dia mericni, penambahan anggaran sebesar Rp1,5 miliar itu untuk menanggung 91 ribu jiwa warga tidak mampu. “Tentunya, kebijakan penambahan alokasi anggaran iuran BPJS ini untuk masyarakat miskin. Kita tinggal menunggu kebijakan Ibu Bupati, untuk segera disahkan dalam APBD perubahan nanti,” kata Dede.
Dia mengklaim, jumlah warga Lebak yang menjadi peserta BPJS Kesehatan mencapai 96 persen. Untuk itu dia berharap, ke depan seluruh masyarakat Lebak memiliki BPJS Kesehatan menuju Kabupaten Lebak Universal Health Coverage (UHC).
“Kami inginnya seluruh kesehatan masyarakat dapat terjamin. Untuk itu saya meminta kepada OPD terkait untuk segera melakukan pendataan agar penanganan terkait BPJS Kesehatan bagi masyarakat dapat segera dientaskan tahun ini,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Serang Sofyeni menuturkan, cakupan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Lebak sampai dengan 1 Agustus 2019 tercatat 1.202.231 jiwa atau sebesar 94,11 persen dari keseluruhan jumlah penduduk 1.227.242 jiwa.
“Baik itu BPJS mandiri maupun Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang sumber dananya dibebankan kepada APBD dan APBN,” katanya. (nce/zis)
