SERPONG – Sempat tertunda, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya berencana menggelar sidang pleno hasil pemilihan legislatif (pileg) 2019, Senin (12/8). Itu dilakukan setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi pasca perselisihan hasil suara pileg. Sidang pleno akan dihelat KPU Kota Tangsel dan KPU Kabupaten Tangerang.
Sebelumnya, untuk KPU Kota Tangsel, ada tiga sengketa perselisihan suara calon legislatif. Pertama, Daerah Pemilihan (Dapil) I Ciputat antara pemohon PDI P dengan pihak terkait Gerindra. Kedua, Dapil 5 Pondokaren antara Nasdem dengan pihak terkait PKS. Dan Dapil 6 Ciputat Timur antara pemohon Hanura dengan pihak terkait PKB.
Anggota Komisioner KPU Tangsel Mujahid Zein menyatakan setelah keluar putusan MK, artinya keputusan sudah final dan mengikat. ”Hari ini (12/8), kita akan menyelenggarakan sidang pleno Penetapan Anggota DPRD Terpilih masa jabatan 2019-2024 mendatang,” katanya, Minggu (11/8). Pleno digelar, Senin (12/9) di Hotel Santika Bintaro, pukul 09.00 WIB.
Ia menambahkan, putusan MK pada Kamis (8/8) lalu, menguatkan hasil penetapan perolehan suara KPU Tangsel, benar dan sah. Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. ”Hakim menolak seluruh keberatan yang diajukan seluruh pemohon,” ucapnya.
Pokja Divisi Hukum KPU Tangsel, M Taufik Mizan menyatakan salinan putusan sudah diterima. ”Sudah kami terima salinan putusan MK, hasil itu akan menjadi dasar untuk penempatan hasil jumlah kursi dan caleg terpilih,” jelasnya. ”Kami sudah menyurati partai politik terkait sidang pleno tersebut. Persiapan sudah 100 persen,” imbuhnya.
Di Kabupaten Tangerang, KPU setempat juga berencana menggelar rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Pemilu 2019. Rapat pleno digelar Senin (12/8) pukul 14.00 sampai selesai di Mahogany Ballroom, Hotel Arya Duta, Lippo Karawaci.
Dalam pers rilis yang diterima Radar Banten, Ketua KPU Kabupaten Tangerang M Ali Zaenal Abidin mengatakan, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2019, penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota paling lama, lima hari setelah salinan putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU. Pleno itu rencananya akan dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) dan sejumlah pejabat Pemkab Tangerang serta perwakilan partai politik. (you/asp/sub)
